Kompas.com - 05/08/2020, 16:25 WIB
Ilustrasi SKB CPNS: Sebanyak 1.401 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkungan Kemendikbud tercatat mengikuti SKB pada Desember 2018 silam. Dok. KemendikbudIlustrasi SKB CPNS: Sebanyak 1.401 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkungan Kemendikbud tercatat mengikuti SKB pada Desember 2018 silam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharmen mengatakan jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2020 sudah ditetapkan.

Suherman menyebut, ketetapan tersebut tertuang di dalam surat edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Jadwal sudah ditetapkan dalam SE Menpan RB No.611 tahun 2020, di situ diatur bahwa pelaksanaan SKB itu dilaksanakan pada tanggal 1 September sampai 12 Oktober 2020," kata Suherman dalam media briefing BKN, Rabu (5/8/2020).

Suherman mengatakan, berdasarkan jadwal tersebut, BKN melakukan verifikasi agar peserta dapat mendaftar ulang seleksi SKB.

Baca juga: Update SKB CPNS 2019: Peserta Bisa Ganti Lokasi Tes Maksimal 3 Kali

Hal itu untuk memastikan peserta ujian melaksanakan ujian di wilayah masing-masing.

"Substansi pendaftaran ulang SKB adalah ada didalam SE MenPan No.611 tahun 2020 di situ diatur bahwa pelaksanaan SKB harus seminimal mungkin melakukan mobilisasi orang antarprovinsi," kata Suherman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi sebagai upaya untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, dampak dari carrier, untuk memastikan peserta ikut ujian di lokasi dia berada," lanjut dia.

Selain itu, verifikasi dilakukan dengan mencocokkan data BKN dengan data yang dimiliki instansi masing- masing.

Hal itu untuk memastikan peserta telah lulus mengikuti tiga kali formasi.

"Ini mencocokkan data yang dilakukan BKN dengan data yang diumumkan oleh masing-masing instansi, kenapa ini dilakukan, karena Ingin memastikan orang yang mengikuti SKB adalah orang yang lulus tiga kali formasi," kata dia.

Baca juga: Ingat, Ubah Lokasi Tes SKB CPNS Maksimal Hanya 3 Kali

Lebih lanjut, Suherman mengatakan, verifikasi dilakukan untuk mengindari potensi kecurangan yang dilakukan oleh instansi.

Oleh karena itu, BKN mewajibkan instansi membuat SPTJM untuk disampaikan pada BKN.

"Pada saat instansi sudah melakukan verifikasi tadi, maka kami mewajibkan setiap ketua panitia seleksi instansi, wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) supaya nanti tidak ada potensi kecurangan bagi instansi," Kata Suherman.

"Jadi ada SPTJM yang kemudian harus disampaikan oleh setiap instansi kepada BKN hasil verifikasi yang mereka lakukan," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Nasional
Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X