SOROT POLITIK

Airlangga Minta GP Anshor Kampanyekan Bahaya Covid-19 Melalui Kearifan Lokal

Kompas.com - 14/07/2020, 07:12 WIB
Webinar PP GP Ansor bertajuk Pemulihan Ekonomi saat Pandemi Covid-19, Senin (13/7/2020). DOK. GolkarWebinar PP GP Ansor bertajuk Pemulihan Ekonomi saat Pandemi Covid-19, Senin (13/7/2020).

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, meminta Gerakan Pemuda ( GP) Ansor, untuk mengampanyekan bahaya Covid-19 kepada masyarakat khususnya warga Nahdliyin, menggunakan local wisdom (kearifan lokal).

Hal tersebut perlu dilakukan karena Covid-19 sudah menjadi pandemi di seluruh dunia, lebih tepatnya 215 negara. Kampanye oleh GP Ansor yang diperkirakan memiliki 7 juta anggota di seluruh Indonesia pun dirasa lebih efektif.

“Masyarakat harus tahu ancaman Covid-19 itu real, dan hukum tertinggi adalah hukum kesehatan dan kemanusiaan. Jadi sahabat Ansor bisa membantu mengampanyekan,” kata Airlangga, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Hal tersebut dikatakan Airlangga, saat Webinar PP GP Ansor bertajuk Pemulihan Ekonomi saat Pandemi Covid-19, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Airlangga menilai, dengan cara tersebut masyarakat akan lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Terlebih, pemerintah Hindia Belanda pernah menggunakan cara yang sama saat pandemi Spanish Flu atau Flu Spanyol melanda.

“Jadi lewat tokoh pewayangan Petruk Gareng. Itu lebih efektif,” kata Airlangga.

Selain membahas kampanye bahaya Covid-19, pada kesempatan tersebut Airlangga juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta webinar.

Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut mengenai program Kartu Prakerja, dan Kredit Usaha Rakyar ( KUR).

Baca juga: Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

“Dalam mengajukan KUR tentunya bidang usahanya harus sudah ada dan jelas, apalagi jika usahanya padat karya,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, saat ini pemerintah tengah menggodok program pemberian modal kerja yang sifatnya hibah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X