SOROT POLITIK

Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Kompas.com - 30/07/2020, 08:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat penting agar korporasi bisa melakukan rescheduling dan meningkatkan kredit modal kerja.

Sebagai informasi, program PEN secara khusus diberikan kepada pelaku usaha korporasi padat karya guna menanggulangi dampak Covid-19 di sektor ekonomi Indonesia.

"Program ini juga diharapkan membuat pelaku usaha tersebut menghindari aksi pengurangan tenaga kerja atau karyawannya," kata Airlangga seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/07/2020).

Ia mengungkapkan, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor atau pun padat karya dengan memiliki minimal 300 karyawan.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Fokus Gunakan Belanja Kesehatan untuk Produksi Nasional

"Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2019 tentang kebijakan dasar tentang ekspor nasional dan sesuai Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) nomor 16 tahun 2020," jelasnya.

Menurut dia, PP tersebut berisi tentang pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Meski demikian, ia mengaku, program tersebut tidak berlaku untuk kategori Badan usaha milik negara (BUMN) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Adapun korporasi padat karya yang bisa menikmati bantuan PEN ini harus memiliki performing loan atau pinjaman lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas PEN Sebut Ekonomi Digital Belum Mampu Gantikan Konvensional

"Mereka juga tidak tengah tersangkut kasus hukum atau tuntutan kepailitan," imbuh Airlangga Hartanto.

Ia menjelaskan, besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Konsep 'Polri Presisi' Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Konsep "Polri Presisi" Listyo Sigit Dinilai Cocok untuk Hadapi Tantangan Zaman

Nasional
Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X