Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
SOROT POLITIK

Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Kompas.com - 30/07/2020, 08:19 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat penting agar korporasi bisa melakukan rescheduling dan meningkatkan kredit modal kerja.

Sebagai informasi, program PEN secara khusus diberikan kepada pelaku usaha korporasi padat karya guna menanggulangi dampak Covid-19 di sektor ekonomi Indonesia.

"Program ini juga diharapkan membuat pelaku usaha tersebut menghindari aksi pengurangan tenaga kerja atau karyawannya," kata Airlangga seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/07/2020).

Ia mengungkapkan, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor atau pun padat karya dengan memiliki minimal 300 karyawan.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Fokus Gunakan Belanja Kesehatan untuk Produksi Nasional

"Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2019 tentang kebijakan dasar tentang ekspor nasional dan sesuai Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) nomor 16 tahun 2020," jelasnya.

Menurut dia, PP tersebut berisi tentang pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Meski demikian, ia mengaku, program tersebut tidak berlaku untuk kategori Badan usaha milik negara (BUMN) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Adapun korporasi padat karya yang bisa menikmati bantuan PEN ini harus memiliki performing loan atau pinjaman lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas PEN Sebut Ekonomi Digital Belum Mampu Gantikan Konvensional

"Mereka juga tidak tengah tersangkut kasus hukum atau tuntutan kepailitan," imbuh Airlangga Hartanto.

Ia menjelaskan, besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.

"Sedangkan skema penjaminan kredit modal kerja korporasi, porsi penjaminan diputuskan sebesar 60 persen dari kredit," sambungnya.

Sebagai informasi, untuk sektor-sektor prioritas, porsi yang dijamin sampai dengan 80 persen dari kredit.

Baca juga: DPR Sebut Penempatan Dana PEN di Bank Daerah Selamatkan Ekonomi

Sektor tersebut antara lain pariwisata seperti hotel dan restoran, industri otomotif, tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki, industri elektronik, industri kayu olahan, furnitur, dan produk kertas.

Selain sektor itu, Airlangga mengatakan, sektor prioritas lain yang mendapat adalah yang memenuhi kriteria terdampak Covid-19 sangat berat, industri padat karya atau memiliki dampak multiplier  atau ganda tinggi, dan sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi untuk masa depan.

Airlangga menjelaskan, pemerintah menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp 300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp 300 miliar sampai Rp1 triliun.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com