SOROT POLITIK

Menko Airlangga Nilai Program PEN Penting untuk Atasi Dampak Pandemi

Kompas.com - 30/07/2020, 08:19 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019). KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto berbincang-bincang bersama rekan mendia membahas refleksi ekonomi dan kebijakan pemerintah pada 2020 di Jakarta, Jumat (20/12/2019).

KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sangat penting agar korporasi bisa melakukan rescheduling dan meningkatkan kredit modal kerja.

Sebagai informasi, program PEN secara khusus diberikan kepada pelaku usaha korporasi padat karya guna menanggulangi dampak Covid-19 di sektor ekonomi Indonesia.

"Program ini juga diharapkan membuat pelaku usaha tersebut menghindari aksi pengurangan tenaga kerja atau karyawannya," kata Airlangga seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/07/2020).

Ia mengungkapkan, fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor atau pun padat karya dengan memiliki minimal 300 karyawan.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Fokus Gunakan Belanja Kesehatan untuk Produksi Nasional

"Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2019 tentang kebijakan dasar tentang ekspor nasional dan sesuai Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) nomor 16 tahun 2020," jelasnya.

Menurut dia, PP tersebut berisi tentang pemberian fasilitas pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya.

Meski demikian, ia mengaku, program tersebut tidak berlaku untuk kategori Badan usaha milik negara (BUMN) dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Adapun korporasi padat karya yang bisa menikmati bantuan PEN ini harus memiliki performing loan atau pinjaman lancar sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Baca juga: Satgas PEN Sebut Ekonomi Digital Belum Mampu Gantikan Konvensional

"Mereka juga tidak tengah tersangkut kasus hukum atau tuntutan kepailitan," imbuh Airlangga Hartanto.

Ia menjelaskan, besaran tambahan kredit modal kerja yang dijamin bernilai antara Rp 10 miliar sampai dengan Rp 1 triliun.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Perempuan Didorong Terlibat dan Kawal Proses Pilkada Serentak 2020

Nasional
Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Setahun Nadiem Jadi Mendikbud, Ketua Komisi X: Zonasi PPDB Belum Baik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Lemahnya Oposisi dan Tumbuhnya Suara Jalanan

Nasional
Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Buruh di Bogor Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law, Desak Jokowi Terbitkan Perppu

Nasional
Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Satgas PEN Sebut Subsidi Upah Karyawan Gelombang 2 Cair November dan Desember

Nasional
Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Menkes Terawan: Angka Kesembuhan dan Kematian Covid-19 RI Lampaui Persentase Global

Nasional
Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Bio Farma Bantah Harga Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Indonesia Lebih Mahal dari Brasil

Nasional
Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Serapan Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Belum Capai 50 Persen

Nasional
JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

JPU Minta Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki

Nasional
Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Siapkan Langkah Preventif, KPU Harap Pilkada Tak Lonjakkan Covid-19 Seperti Malaysia

Nasional
Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Setahun Jokowi-Maruf Amin: Ironi Tim Mawar di Lingkaran Pemerintah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ketua Komisi X: Wajah Pendidikan Belum Berubah

Nasional
Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Setahun Jokowi-Ma’ruf, Menteri Minim Prestasi Waktunya Diganti?

Nasional
UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X