Kompas.com - 03/08/2020, 19:55 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendesak pemerintah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pemenuhan perlindungan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Pemerintah agar memberikan alokasi anggaran yang memadai. Mengingat para korban yang mengalami tindak kekerasan dapat mengalami penderitaan, baik fisik maupun psikis yang memerlukan perawatan dalam jangka panjang," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Menurut Livia, alokasi anggaran tersebut diperlukan sampai dengan tingkat pemerintah daerah agar tercapainya bantuan rehabilitasi psikososial bagi korban.

Baca juga: Sejak 2015, 704 Korban TPPO Ajukan Perlindungan ke LPSK

Selain itu, LPSK merekomendasikan pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait untuk rutin melakukan sosialiasi dalam rangka pencegahan terjadinya TPPO dan meningkatkan peluang kerja di dalam negeri.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) secara terencana dan terukur mengembangkan kapasitas petugasnya dalam penanganan perkara TPPO.

"Dan meningkatkan integritas petugas dalam pelaksanaan tugasnya, agar tidak terkesan tebang pilih dan pilih kasih dalam penegakan hukum," ucap dia.

LPSK mencatat, terdapat 704 korban TPPO yang mengajukan permohonan perlindungan sejak 2015.

"Total, sebanyak 704 jumlah korban TPPO yang mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK sejak 2015 hingga Juni 2020," ujar Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Secara akumulasi, angka permohonan perlindungan korban TPPO setiap tahunnya menunjukkan kenaikan.

Adapun dari total korban tersebut terdiri dari 438 wanita dan 266 pria. Di antara korban tersebut, 147 korban merupakan perempuan dengan status masih anak di bawah umr. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Kemenag: Total 14 Calon Haji Indonesia Meninggal Dunia di Arab Saudi

Nasional
Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.