Salin Artikel

Survei Litbang Kompas: 60,8 Persen Responden Gerah dengan Praktik Politik Dinasti

Survei itu dilakukan melalui telepon pada 27 hingga 29 Juli 2020.

Terdapat 553 responden yang berusia minimal 17 tahun dari 145 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,17 persen.

Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 28,2 persen responden menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi dan bagian dari proses demokrasi.

Lalu, sebanyak 11 persen responden tidak tahu tentang politik dinasti.

Hasil survei ini juga menunjukkan, dari kalangan muda atau kelompok usia 17-30 tahun sebanyak 67,9 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk.

Sedangkan, kelompok usia diatas 50 tahun sebanyak 47,3 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang buruk.

Namun, sebanyak 34,4 persen menilai praktik politik dinasti sebagai praktik yang wajar terjadi atau baik.

Lebih lanjut, anggapan negatif dari politik dinasti ini muncul berkaitan erat dengan para bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2020 yang dinilai mengandalkan kedekatan dengan keluarga pejabat.

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 36 persen responden menganggap keluarga pejabat yang maju dalam Pilkada 2020 hanya mengandalkan faktor keluarga.

Sedangkan, 34,4 persen responden menilai, keluarga pejabat yang maju di Pilkada 2020 memiliki kapasitas sehingga tidak hanya mengandalkan kedekatan dengan pejabat publik.

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/03/09565261/survei-litbang-kompas-608-persen-responden-gerah-dengan-praktik-politik

Terkini Lainnya

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Arief Poyuono Ajukan Amicus Curiae, Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Panglima TNI Minta Para Prajurit Tak Mudah Terprovokasi Berita-berita di Media Sosial

Nasional
Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Anggota DPR Ihsan Yunus Irit Bicara Usai Diperiksa sebagai Saksi Kasus APD Covid-19

Nasional
Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke