Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapasitas ASN Tenaga Administrasi Ditingkatkan untuk Isi Kekurangan Sejumlah Sektor

Kompas.com - 03/08/2020, 09:45 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan aparatur sipil negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah akan meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) tenaga administrasi

Menurut Tjahjo, hal itu dilakukan agar para tenaga administrasi bisa mengisi kekosongan tenaga teknis di instansi pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah juga melakukan upaya meningkatkan kapasitas tenaga-tenaga administrasi yang potensial agar mereka memiliki kemampuan spesifik yang dapat mengisi tenaga-tenaga teknis yang masih sangat diperlukan," kata Tjahjo pada wartawan, Minggu (2/8/2020) malam.

Baca juga: Bantu 2 Anak Terseret Ombak, ASN Puskesmas NTT Tewas, 1 Hilang

"Seperti tenaga teknis di bidang pertanian, penyuluh/penggerak di pedesaan, penyuluh KB, dan lain-lain," lanjut dia.

Peningkatan kapasitas itu rencananya dilakukan pada 1,6 juta ASN yang saat ini bekerja sebagai tenaga administrasi.

Berdasarkan data pemerintah, saat ini tercatat ada 4,2 juta ASN, dan 1,6 juta di antaranya merupakan tenaga administrasi yang tersebar di pusat dan daerah.

"Yang 1,6 juta tenaga administrasi bertahap yang bisa untuk ditingkatkan kapasitasnya dengan tambahan pendidikan atau yang tidak bisa ya mengisi posisi staf administrasi disemua tingkatan baik kementerian lembaga dan daerah," ujarnya.

Sebelumnya, Tjahjo mengatakan, ASN yang bekerja sebagai tenaga administrasi akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan di sektor pendidikan, kesehatan, dan penyuluh.

Restrukturasi tersebut dilakukan secara bertahap. Selain itu pemerintah juga membatasi rekrutmen CPNS untuk tenaga administrasi.

Tujuannya, mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi ASN.

"Mengubah pola pikir struktural ke fungsional bagi 1,6 juta (ASN) itu akan terus kami update; kemudian proses rekrutmen CPNS juga akan kami batasi sesuai dengan kebutuhan kementerian/lembaga dan pemda," kata Tjahjo dalam web seminar "Urgensi Pembubaran 18 Lembaga" yang diselenggarakan Universitas Diponegoro, Selasa (28/7/2020), seperti dikutip Antara.

Baca juga: Menpan RB: 1,6 Juta ASN Pegawai Administrasi Dialihkan ke 3 Sektor

Menurut Tjahjo, pemerintah memerlukan banyak tenaga teknis di sektor pendidikan dan kesehatan. 

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan membatasi penerimaan CPNS untuk tenaga administrasi dan membuka peluang lebih besar untuk 700 ribu tenaga pengajar, 260 ribu tenaga kesehatan dan 80 ribu tenaga penyuluh.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com