Komisi X Butuh Penjelasan Langsung Nadiem Makarim Terkait Polemik POP

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan sedang mengupayakan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk rapat kerja meski saat ini masih masa reses.

Menurut Huda Komisi X perlu penjelasan Kemendikbud terkait dengan polemik di masyarakat terkait Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagasnya.

“Sekarang Mas Menteri mengambil inisiatif-inisiatif penyelesaian yang sifatnya sementara dan nanti penyelesaiain secara kelembagaan, secara konferhensif, akan kita bahas dalam Raker dengan DPR RI melalui Komisi X,” kata Huda saat dihubungi Kompas.com, Rabu (29/7/2020).

Baca juga: Polemik Program Organisasi Penggerak, Mundurnya Sejumlah Pihak hingga Permintaan Maaf Nadiem

Huda mengatakan sedang mengupayakan agar raker komisi X dengan Kemendikbud dapat dilaksanakan.

Sebab, kata dia, dalam masa reses tidak diperkenankan mengadakan rapat yang sifatnya pengawasan.

Oleh sebab itu, Komisi X sedang mengupayakan komunikasi dengan pimpinan DPR RI untuk dapat melaksanakan raker.

“Jadwal masih nunggu, karena dalam tatib kami, tidak diperbolehkan ada raker. Jadi harus merubah tatib itu dan rapat yang bisa merubah itu adalah bamus,” ucap Politisi PKB ini.

Menurut Huda agenda yang akan dibahas bersama Kemendikbud adalah terkait dengan polemik POP yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, Komisi X juga perlu dijelaskan terkait evaluasi yang akan dilakukan Kemendikbud terkait POP tersebut.

“Termasuk detail apa yang dimasksud dengan menata ulang, apa yang dimaksud dengan evaluasi lanjut, apa yang dimaksud dengan perbaikan itu, karena disitu lah titik temunya, kan disini masih saut menyaut,” kata Huda.

“Lembaga NU, Muhammadiyah, PGRI maunya ini, Mas Nadiem merespons, ini belum ketemu juga mereka,” lanjut dia.

Oleh sebab itu, DPR tetap merasa penting memanggil Kemendikbud untuk raker bersama Komisi X.

Baca juga: KPK Akan Undang Mendikbud Nadiem Bahas Program Organisasi Penggerak

Hal itu, kata dia, akan dapat menjelaskan terkait maksud kebijakan Kemendikbud agar semua pihak dapat mengerti persoalan terkait POP.

“Supaya betul-betul di-follow up dengan langkah perbaikan dan perbaikannya ini bisa diterima oleh publik. Itu pentingnya rapat kita gelar,” tutup Huda.

Nadiem sebelumnya meminta maaf atas polemik POP. Dia juga berharap organisasi seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dapat kembali bergabung dalam POP.