Kompas.com - 29/07/2020, 17:48 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mengajak organisasi kemasyarakatan (ormas) membuat gerakan pendidikan alternatif di desa-desa dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi Covid-19.

“Saya kira Mendikbud perlu ajak Muhammadiyah, ajak NU (Nahdlatul Ulama) bikin gerakan pendidikan alternatif di desa-desa, membukanya dengan standar protokol,” kata Muhaimin, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Ia mengatakan, sistem pembelajaran jarak jauh menciptakan tantangan baru di dunia pendidikan.

Baca juga: Polemik POP, Nadiem Disarankan Silaturahim dengan Organisasi Penggerak

Sistem pendidikan tersebut menuntut guru, siswa dan orangtua untuk menjalankan kegiatan belajar dan mengajar secara daring.

Sementara itu, masyarakat di daerah pedesaan masih mengalami keterbatasan mengakses internet dan teknologi.

Oleh karena itu, Muhaimin menilai, pemerintah perlu menggandeng ormas-ormas dalam menciptakan gerakan pendidikan alternatif untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Ini pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, harus dibantu oleh NU, Muhammadiyah dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain,” kata ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Pendidikan alternatif bisa menjadi salah satu solusi bagi guru, siswa dan orangtua murid dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh karena tidak selalu dilakukan secara daring.

Muhaimin mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat terkait kesulitan mengakses pembelajaran daring, khususnya di daerah pedesaan.

Baca juga: Nadiem Minta Maaf Terkait Polemik POP, Komisi X DPR Beri Apresiasi

Menurut dia, gerakan berbagi gawai, di antaranya komputer jinjing, telepon pintar, dan pulsa, menjadi tidak efektif dalam mendukung pembelajaran siswa.

“Saya kira perlu terobosan cepat oleh Mendikbud untuk melibatkan masjid, gereja, tokoh-tokoh agama dalam menjalankan pendidikan langsung. Kalau siswa tidak bisa akses, maka tokoh agama yang mengakses,” ujar Muhaimin.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Panglima TNI dan Panglima SAF Gelar Pertemuan Virtual, Bahas Penanganan Pandemi hingga Kontraterorisme

Nasional
Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Jokowi di Sidang PBB: Kemampuan Vaksinasi Covid-19 Antarnegara Masih Timpang, Politisasi Masih Terjadi

Nasional
Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Diduga Minta Uang Rp 250 Juta Proyek Dana Hibah BNPB

Nasional
Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Indonesia Kini Bebas Zona Merah Covid-19

Nasional
Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Saat WHO Ingatkan Indonesia Belum Keluar dari Bahaya Covid-19

Nasional
Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Jokowi: Kita Harus Berikan Harapan Pandemi Covid-19 Tertangani dengan Cepat, Adil dan Merata

Nasional
Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Kemenkes: Belum Ada Negara yang Aman dari Pandemi Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang 'Back Up' Mafia Tanah

[POPULER NASIONAL] Anggaran yang Mubazir di Jakarta... | Jokowi: Jangan Ada yang "Back Up" Mafia Tanah

Nasional
KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.