Menunggu Langkah Jokowi Setelah Evi Novida Menang di PTUN...

Kompas.com - 29/07/2020, 07:28 WIB

Oleh karenanya, menurut dia, Presiden Jokowi harus segera mengembalikan jabatan Evi sebagai Komisioner KPU.

Baca juga: Dugaan Malaadministrasi Evi Novida, Ombudsman Kecewa DKPP Tak Kooperatif

"Sejak putusan Dalam Penundaan diucapkan, Keppres 34/P Tahun 2020 sudah kehilangan daya berlaku, dan Presiden memiliki kewajiban melakukan penundaan dengan cara yg ditentukan oleh PTUN Jakarta yaitu mengembalikan jabatan Evi Novida Ginting Manik," ujar dia.

Dengan mengembalikan jabatan Evi, kata Hasan, Presiden menjadi pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada eks Komisioner KPU itu.

Menurut PTUN, Undang-undang Pemilu memang tidak mengatur perlindungan hukum kepada Komisioner KPU yang sedang melaksanakan tugas yang sah.

Oleh karenanya, PTUN mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mewajibkan Presiden melindungi Evi melalui pengembalian jabatan.

Hasan menyebut, ada dasar hukum yang kuat bagi Presiden melakukan penundaan keputusannya atas dasar putusan pengadilan. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Pasal 65 ayat (2) huruf b UU tersebut, penundaan keputusaan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.

"Dalam lima hari setelah menerima Putusan DKPP 317/2019 Presiden menetapkan Keppres 34/P Tahun 2020. Ketaatan Presiden kepada Putusan badan semi peradilan seperti DKPP tersebut patut dipuji," ujar Hasan.

Baca juga: Pemecatan Komisioner KPU Evi Novida oleh Jokowi yang Dibatalkan PTUN...

"Kiranya ketaatan yang sama bisa dilakukan Presiden juga terhadap Putusan PTUN ‘Dalam Penundaan’ yang bersifat mengikat secara serta merta sejak diucapkan," lanjut dia.

Respons Istana

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membenarkan bahwa Kuasa Hukum Evi Novida mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang isinya memohon penundaan pemecatan kliennya itu.

Dini mengatakan, surat baru diterima dan sudah masuk ke bagian Tata Usaha Sekretariat Negara (TU Setneg).

Kendati demikian, Dini mengatakan, sikap Presiden Jokowi terhadap permohonan Evi belum diputuskan dan masih dibahas.

"Ini saya baru dapat konfirmasi dari TU Setneg. Surat ternyata sudah diterima. Baru saja. Sudah diteruskan ke Deputi PUU Setneg. Sikap Presiden belum diputuskan, masih dalam proses pembahasan," kata Dini kepada Kompas.com, Selasa.

Diharapkan Tak Banding

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/2/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/2/2020).
Sementara itu, Evi Novida berharap Presiden Jokowi tak mengajukan banding atas Putusan Pengadilan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Keppres soal pemecatan dirinya sebagai Komisioner KPU.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Harap Evi Novida Kembali Jabat Komisioner KPU

Meski Putusan PTUN itu belum inkrah, Evi berharap Presiden menjalankan amar Putusan PTUN sepenuhnya.

"Ya berharap demikian (Presiden tak banding), dilaksanakan amar putusannya," kata Evi kepada Kompas.com, Kamis (23/7/2020) malam.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Dampak Pandemi Covid-19, Masyarakat Kembali Hidupkan Jamu Tradisional

Nasional
Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Kemendagri Tegur 67 Kepala Daerah yang Belum Jalankan Rekomendasi Sanksi Netralitas ASN

Nasional
Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Jokowi Dukung Seniman dan Budayawan Tetap Berkreasi Saat Pandemi

Nasional
La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

La Nina, Sejumlah Daerah Berpotensi Banjir pada November 2020 hingga Januari 2021

Nasional
KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Kembangkan Kasus Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Megawati: 270 Calon Kepala Daerah Bukan Saya yang Pilih, Semua Berembuk

Nasional
Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Megawati: Ngapain Demo kalau Merusak, Mending Bisa kalau Disuruh Ganti

Nasional
Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Penyuap Nurhadi Ditangkap, MAKI Kini Tagih KPK Tangkap Harun Masiku

Nasional
Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Ingatkan Kader Milenial Tak Cuma Mejeng, Megawati: Cari Makan Bisa di Tempat Lain

Nasional
Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Ingatkan Kader Mulai Program Tanaman Pendamping Beras, Mega: Ini karena Saya Cinta Rakyat

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Mahfud Minta Masyarakat Tak Anarkistis Tanggapi Pernyataan Presiden Perancis

Nasional
Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Tegaskan Pernyataan, Megawati Kini Bertanya Berapa Banyak Anak Muda Tolong Rakyat

Nasional
Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Kurang dari Sebulan, Jumlah Pasien RSD Wisma Atlet Turun Lebih dari 50 Persen

Nasional
UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

UPDATE: 3.143 Kasus Baru Covid-19 di 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 750

Nasional
 Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Wiku Adisasmito: Penanganan Covid-19 di Indonesia Lebih Baik dari Rata-rata Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X