Menunggu Langkah Jokowi Setelah Evi Novida Menang di PTUN... Halaman 2

Kompas.com - 29/07/2020, 07:28 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Amar putusan tersebut, kata Hasan, berlaku sejak diucapkan dalam sidang putusan PTUN 23 Juli 2020.

Oleh karenanya, menurut dia, Presiden Jokowi harus segera mengembalikan jabatan Evi sebagai Komisioner KPU.

"Sejak putusan Dalam Penundaan diucapkan, Keppres 34/P Tahun 2020 sudah kehilangan daya berlaku, dan Presiden memiliki kewajiban melakukan penundaan dengan cara yg ditentukan oleh PTUN Jakarta yaitu mengembalikan jabatan Evi Novida Ginting Manik," ujar dia.

Dengan mengembalikan jabatan Evi, kata Hasan, Presiden menjadi pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada eks Komisioner KPU itu.

Menurut PTUN, Undang-undang Pemilu memang tidak mengatur perlindungan hukum kepada Komisioner KPU yang sedang melaksanakan tugas yang sah.

Oleh karenanya, PTUN mengisi kekosongan hukum tersebut dengan mewajibkan Presiden melindungi Evi melalui pengembalian jabatan.

Hasan menyebut, ada dasar hukum yang kuat bagi Presiden melakukan penundaan keputusannya atas dasar putusan pengadilan. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Menurut Pasal 65 ayat (2) huruf b UU tersebut, penundaan keputusaan dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan.

"Dalam lima hari setelah menerima Putusan DKPP 317/2019 Presiden menetapkan Keppres 34/P Tahun 2020. Ketaatan Presiden kepada Putusan badan semi peradilan seperti DKPP tersebut patut dipuji," ujar Hasan.

"Kiranya ketaatan yang sama bisa dilakukan Presiden juga terhadap Putusan PTUN ‘Dalam Penundaan’ yang bersifat mengikat secara serta merta sejak diucapkan," lanjut dia.

Respons Istana

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono membenarkan bahwa Kuasa Hukum Evi Novida mengirim surat kepada Presiden Jokowi yang isinya memohon penundaan pemecatan kliennya itu.

Dini mengatakan, surat baru diterima dan sudah masuk ke bagian Tata Usaha Sekretariat Negara (TU Setneg).

Kendati demikian, Dini mengatakan, sikap Presiden Jokowi terhadap permohonan Evi belum diputuskan dan masih dibahas.

"Ini saya baru dapat konfirmasi dari TU Setneg. Surat ternyata sudah diterima. Baru saja. Sudah diteruskan ke Deputi PUU Setneg. Sikap Presiden belum diputuskan, masih dalam proses pembahasan," kata Dini kepada Kompas.com, Selasa.

Diharapkan Tak Banding

KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (26/2/2020).

Sementara itu, Evi Novida berharap Presiden Jokowi tak mengajukan banding atas Putusan Pengadilan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Keppres soal pemecatan dirinya sebagai Komisioner KPU.