Desakan Masyarakat agar Jokowi Me-reshuffle Kabinet dalam Survei 4 Lembaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet (reshuffle) direspons positif oleh publik.

Hal itu setidaknya terlihat dari empat survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat setuju jika Jokowi melakukan perombakan kabinet.

Mayoritas masyarakat menilai, butuh perbaikan kerja kabinet untuk mengatasi krisis kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Berikut hasil survei dari 4 lembaga terkait reshuffle kabinet:

Charta Politika

Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana reshuffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana reshuffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Ketua DPP Golkar: Hasil Survei soal Reshuffle Menteri Jadi Catatan Penting

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 49,7 persen responden puas dengan kinerja menteri-menteri kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, sebanyak 44,1 persen lainnya mengaku tidak puas.

Survei Charta Politika dilakukan pada 6-12 Juli 2020 dengan melibatkan 2.000 responden dengan metode simple random sampling di seluruh Indonesia.

Survei dilakukan melalui telepon karena adanya pandemi Covid-19.

Adapun margin of error rata-rata sebesar kurang lebih sebesar 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Indikator Politik

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia juga mencatat opini publik terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi menyebut, hasil survei menunjukkan bahwa 64,8 persen masyarakat setuju Presiden Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle terhadap kabinet kerja Indonesia Maju.

"Sebanyak 30,3 persen masyarakat tidak setuju presiden melakukan reshuffle kabinet kerja, kemudian sebanyak 4,9 persen tidak tahu dan tidak menjawab.

Kemudian, Burhan mengatakan, hasil survei juga menganalisis opini publik terkait kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan para menteri di Istana Negara.

Baca juga: Menunggu Reshuffle di Tengah Pandemi

Hasil survei menunjukkan, sebanyak 54,7 persen masyarakat tidak mengetahui kabar Presiden Jokowi meluapkan kemarahannya di depan para menteri.

Kemudian, sebanyak 45,3 persen masyarakat mengetahui kabar tersebut.

Adapun dari jumlah yang mengetahui kemarahan Presiden tersebut, sebanyak 54,8 persen publik menilai Presiden Jokowi marah karena kinerja menteri kurang baik.

Survei Indikator dilakukan pada 13-16 Juli 2020 dengan melibatkan 1.200 responden dengan metode simple random sampling di seluruh Indonesia.

Survei dilakukan melalui telepon karena adanya pandemi Covid-19.

Adapun margin of error rata-rata sebesar plus minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Litbang Kompas

Hasil survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan bahwa sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju mendesak untuk dilakukan saat ini.

Respons publik ini berkaitan dengan kinerja para menteri dalam menangani pandemi Covid-19. Beberapa nama menteri pun memperoleh catatan khusus terkait capaian kerja mereka.

Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, khususnya terkait penanganan dampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.

Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini bahwa perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, publik berharap bahwa perombakan harus mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu.

Oleh karenanya, menteri yang masuk ke pemerintahan diharapkan adalah yang berasal dari kalangan nonpartai politik.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

IPO

Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) juga menunjukkan, mayoritas masyarakat menginginkan perombakan kabinet.

Ada 72,9 persen responden menganggap perlu adanya reshuffle dalam kabinet Jokowi.

"Hal ini sangat signifikan sekali peningkatannya masyarakat yang menganggap perlu dilakukan reshuffle ada 72,9 persen," kata Dedi dalam diskusi online bertajuk "Menanti Perombakan Kabinet", Sabtu (4/7/2020).

Baca juga: Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Kemudian sebanyak 22,4 persen responden merasa tidak perlu reshuffle dan memilih 4,7 abstain.

Survei dilakukan dengan melibatkan 1.350 responden di 30 provinsi dengan metode penelitian wellbeing purposive sampling yakni wawancara online atau melalui sambung telepon.

Tingkat kepercayaan hasil survei sebesar 97 persen dengan margin of error atau tingkat kesalahan dalam survei 3,54 persen.