Ketua DPP Golkar: Hasil Survei soal Reshuffle Menteri Jadi Catatan Penting

Kompas.com - 22/07/2020, 21:14 WIB
Ketua Komisi I Meutya Hafid di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi I Meutya Hafid di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid merespons hasil survei Charta Politika terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju. Dalam survei tersebut, sebanyak 73,1 responden setuju Presiden Joko Widodo merombak kabinet. 

Angka itu, kat Meutya, relatif tinggi dan menjadi catatan penting bagi Partai Golkar. 

 

"Mengenai reshuffle 73,1 persen karena tadi itu catatan penting angka cukup tinggi," kata Meutya dalam diskusi hasil survei Charta Politika secara virtual, Rabu (22/7/2020).

Adapun Presiden Joko Widodo pernah merasa jengkel dengan kinerja para menteri, karena kurang peka terhadap kondisi Covid-19 dan mengancam untuk melakukan reshuffle.

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Meutya berharap, kehadiran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diisi sejumlah menteri dapat membuat kinerja mereka lebih baik dan efektif dalam penanggulangan Covid-19.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mudah-mudahan kekhawatiran yang tercermin dalam survei ini dengan angka permintaan reshuffle yang cukup tinggi, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, yang kemarin baru dikeluarkan dimana di situ salah satu konsen bagaimana supaya penyerapan anggaran dan kementerian-kementerian bisa berjalan efektif dalam rangka pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, dalam Komite Penanganan Covid-19 ini diharapkan tak terjadi silang pendapat antar-kementerian dalam mengeluarkan suatu kebijakan guna menangani wabah virus corona.

"Komite penanganan Covid-19 ini kita harapkan jadi payung besar aspek sosial, ekonomi, kesehatan, keuangan sebagaimana Perpres nomor 82 tahun 2020, mudah-mudahan dengan hal tersebut ini bisa menjadi salah satu respons," pungkasnya.

Sebelumnya, Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Menunggu Reshuffle di Tengah Pandemi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Menkes: Keterisian RS Covid-19 Naik 100 Persen dalam Sebulan

Nasional
Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Presiden: Pada Saatnya Saya Akan Bicara Arah Kapal Besar Relawan Jokowi di Pilpres 2024

Nasional
Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN Dinilai Akan Bebani Masyarakat

Nasional
Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X