Kompas.com - 22/07/2020, 21:14 WIB
Ketua Komisi I Meutya Hafid di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi I Meutya Hafid di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid merespons hasil survei Charta Politika terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju. Dalam survei tersebut, sebanyak 73,1 responden setuju Presiden Joko Widodo merombak kabinet. 

Angka itu, kat Meutya, relatif tinggi dan menjadi catatan penting bagi Partai Golkar. 

 

"Mengenai reshuffle 73,1 persen karena tadi itu catatan penting angka cukup tinggi," kata Meutya dalam diskusi hasil survei Charta Politika secara virtual, Rabu (22/7/2020).

Adapun Presiden Joko Widodo pernah merasa jengkel dengan kinerja para menteri, karena kurang peka terhadap kondisi Covid-19 dan mengancam untuk melakukan reshuffle.

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Meutya berharap, kehadiran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diisi sejumlah menteri dapat membuat kinerja mereka lebih baik dan efektif dalam penanggulangan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mudah-mudahan kekhawatiran yang tercermin dalam survei ini dengan angka permintaan reshuffle yang cukup tinggi, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, yang kemarin baru dikeluarkan dimana di situ salah satu konsen bagaimana supaya penyerapan anggaran dan kementerian-kementerian bisa berjalan efektif dalam rangka pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, dalam Komite Penanganan Covid-19 ini diharapkan tak terjadi silang pendapat antar-kementerian dalam mengeluarkan suatu kebijakan guna menangani wabah virus corona.

"Komite penanganan Covid-19 ini kita harapkan jadi payung besar aspek sosial, ekonomi, kesehatan, keuangan sebagaimana Perpres nomor 82 tahun 2020, mudah-mudahan dengan hal tersebut ini bisa menjadi salah satu respons," pungkasnya.

Sebelumnya, Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Menunggu Reshuffle di Tengah Pandemi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Diperiksa KPK Terkait Kasus Munjul, Ketua DPRD DKI Ditanya Mekanisme Anggaran

Nasional
Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Buru Utang BLBI, Satgas Telah Panggil 22 Obligor dan Debitur

Nasional
[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

[BERITA FOTO] Anies Baswedan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Ketimpangan dan Jadi Alasan Pejabat Bertambah Kaya

Nasional
Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Profil Prof JE Sahetapy, Sosok Ilmuwan Hukum dan Pengkritik yang Tegas

Nasional
DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

DPR Sahkan RUU Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik Indonesia dan Rusia

Nasional
Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Perkawinan Anak Jadi Kasus Paling Banyak yang Ditemukan di Level SMP-SMA Selama Pandemi

Nasional
Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Buru Utang BLBI, Pemerintah Sita dan Cairkan Aset Obligor PT Bank Umum Nasional

Nasional
Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Saat Jokowi Jadi Sopir Luhut, Puan, dan Erick Thohir...

Nasional
Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Polri: Irjen Napoleon Dibantu Eks Anggota FPI Maman Suryadi Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa Kepala BPKD DKI, KPK Dalami Penyertaan Modal Daerah untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Jokowi: Kebutuhan Baja dalam Negeri Sangat Besar, Jangan Biarkan Dimasuki Produk Luar Negeri

Nasional
Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Mayoritas Perempuan, Guru PAUD Salah Satu Kelompok Terdampak Parah Pandemi Covid-19

Nasional
Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.