Kompas.com - 22/07/2020, 21:14 WIB
Ketua Komisi I Meutya Hafid di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariKetua Komisi I Meutya Hafid di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta, Jumat (28/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid merespons hasil survei Charta Politika terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju. Dalam survei tersebut, sebanyak 73,1 responden setuju Presiden Joko Widodo merombak kabinet. 

Angka itu, kat Meutya, relatif tinggi dan menjadi catatan penting bagi Partai Golkar. 

 

"Mengenai reshuffle 73,1 persen karena tadi itu catatan penting angka cukup tinggi," kata Meutya dalam diskusi hasil survei Charta Politika secara virtual, Rabu (22/7/2020).

Adapun Presiden Joko Widodo pernah merasa jengkel dengan kinerja para menteri, karena kurang peka terhadap kondisi Covid-19 dan mengancam untuk melakukan reshuffle.

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Meutya berharap, kehadiran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diisi sejumlah menteri dapat membuat kinerja mereka lebih baik dan efektif dalam penanggulangan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mudah-mudahan kekhawatiran yang tercermin dalam survei ini dengan angka permintaan reshuffle yang cukup tinggi, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, yang kemarin baru dikeluarkan dimana di situ salah satu konsen bagaimana supaya penyerapan anggaran dan kementerian-kementerian bisa berjalan efektif dalam rangka pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, dalam Komite Penanganan Covid-19 ini diharapkan tak terjadi silang pendapat antar-kementerian dalam mengeluarkan suatu kebijakan guna menangani wabah virus corona.

"Komite penanganan Covid-19 ini kita harapkan jadi payung besar aspek sosial, ekonomi, kesehatan, keuangan sebagaimana Perpres nomor 82 tahun 2020, mudah-mudahan dengan hal tersebut ini bisa menjadi salah satu respons," pungkasnya.

Sebelumnya, Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Menunggu Reshuffle di Tengah Pandemi

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Mensesneg Era SBY, Sudi Silalahi, Tutup Usia

Nasional
Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Menlu: Pandemi Belum Berakhir, Kasus Covid-19 Global Kembali Naik

Nasional
Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Personel ILO TNI Terima Tanda Kehormatan dari Filipina

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

[POPULER NASIONAL] Eks Jubir Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk Kuwait | Eks Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi Jadi Dubes RI untuk AS

Nasional
Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Semangat Persatuan, Senjata Tercanggih untuk Pertahanan Negara

Nasional
Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Penggunaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.