Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP Golkar: Hasil Survei soal Reshuffle Menteri Jadi Catatan Penting

Kompas.com - 22/07/2020, 21:14 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid merespons hasil survei Charta Politika terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju. Dalam survei tersebut, sebanyak 73,1 responden setuju Presiden Joko Widodo merombak kabinet. 

Angka itu, kat Meutya, relatif tinggi dan menjadi catatan penting bagi Partai Golkar. 

 

"Mengenai reshuffle 73,1 persen karena tadi itu catatan penting angka cukup tinggi," kata Meutya dalam diskusi hasil survei Charta Politika secara virtual, Rabu (22/7/2020).

Adapun Presiden Joko Widodo pernah merasa jengkel dengan kinerja para menteri, karena kurang peka terhadap kondisi Covid-19 dan mengancam untuk melakukan reshuffle.

Baca juga: Survei Indikator: 64,8 Persen Publik Setuju Presiden Jokowi Reshuffle Kabinet

Meutya berharap, kehadiran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diisi sejumlah menteri dapat membuat kinerja mereka lebih baik dan efektif dalam penanggulangan Covid-19.

"Mudah-mudahan kekhawatiran yang tercermin dalam survei ini dengan angka permintaan reshuffle yang cukup tinggi, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020, yang kemarin baru dikeluarkan dimana di situ salah satu konsen bagaimana supaya penyerapan anggaran dan kementerian-kementerian bisa berjalan efektif dalam rangka pandemi Covid-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, dalam Komite Penanganan Covid-19 ini diharapkan tak terjadi silang pendapat antar-kementerian dalam mengeluarkan suatu kebijakan guna menangani wabah virus corona.

"Komite penanganan Covid-19 ini kita harapkan jadi payung besar aspek sosial, ekonomi, kesehatan, keuangan sebagaimana Perpres nomor 82 tahun 2020, mudah-mudahan dengan hal tersebut ini bisa menjadi salah satu respons," pungkasnya.

Sebelumnya, Survei Charta Politika menunjukkan, 73,1 persen responden menyetujui rencana resuhffle menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sementara itu, sebanyak 13,3 persen responden tak setuju ada rencana resuhffle dan ada 13,6 persen tidak menjawab.

Baca juga: Menunggu Reshuffle di Tengah Pandemi

"Sebanyak 73,1 persen mengatakan setuju (resuhffle). Ini lebih esktrem dibandingkan dengan kemarin saya sempat juga mengikuti rilis mas Burhan ( survei indikator) 64 atau 65 persen mengatakan setuju," kata Yunarto.

"Di survei kami 73,1 persen menyatakan setuju dengan reshuffle," lanjut dia.

Yunarto mengatakan, hasil survei lain juga menunjukkan, sebanyak 49,7 persen responden puas dengan kinerja menteri-menteri kabinet Indonesia Maju dan sebanyak 44,1 persen tidak puas.

Di samping itu, Yunarto memaparkan menteri-menteri kabinet yang dinilai berkinerja terbaik.

Ia mengatakan, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto paling berkinerja terbaik sebanyak 12,8 persen. Menyusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani (11,5 persen) dan Menteri BUMN Erick Thohir (5,8 persen).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com