Menunggu "Reshuffle" di Tengah Pandemi

Oleh: Herzaky Mahendra Putra

BERAGAM respons publik muncul ketika video Presiden Joko Widodo marah-marah kepada anggota kabinet dalam Sidang Kabinet Paripurna dirilis ke publik di akhir Juni lalu.

Ada yang mengapresiasi, ada pula yang mengkritik. Dari yang salut dengan keterbukaan informasinya, hingga yang menyoroti dan menganalisis ekspresi Presiden dalam rapat itu. Karena memang, memahami pesan dalam politik bukan semata membaca pesan tersurat, melainkan juga pesan yang tersirat.

Pemilihan kata (diksi), intonasi, penekanan pada kata-kata tertentu (pengucapan berulang-ulang), gerak tubuh, ekspresi wajah, bahkan momen penyampaian pesan, dan pemilihan waktu penyebaran pesan ke publik, merupakan sederet hal yang harus dipelajari secara bersamaan untuk dapat menangkap pesan secara utuh (Dan Nimmo, 1989).

Yang menarik, perbincangan di ruang publik, baik yang terekam di berbagai media massa online maupun di media sosial, lebih dominan membahas mengenai reshuffle kabinet, salah satu konten isi pidato "marah-marah" Presiden Joko Widodo.

Padahal, reshuffle kabinet merupakan isu politik, sedangkan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini, publik biasanya cenderung enggan, kalau tidak dibilang alergi, untuk membahasnya.

Tokoh publik pun jika mengangkat isu ini, bisa kena imbas negatif karena dianggap kurang sensitif di tengah situasi sulit masyarakat.

Lalu, mengapa isu reshuffle kabinet ini kemudian mendapat liputan luas di media massa dan menjadi salah satu topik bahasan dominan di ruang publik dalam seminggu terakhir?

Situasi berat

Indonesia saat ini sedang dilanda situasi terbilang berat yang merupakan kombinasi dari tiga hal. Pertama, deraan pandemi Covid-19 yang tidak kunjung mereda.

Kedua, kondisi ekonomi yang semakin berat sejak Covid-19 melanda, bahkan diprediksi bakal menuju resesi.

Ketiga, respons anggota kabinet terkait yang dianggap Presiden Joko Widodo tidak memiliki sense of crisis dan bekerja ala kadarnya. Presiden menyebut, tidak ada perkembangan signifikan terkait kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.

Ketika video Presiden Joko Widodo dirilis pada akhir Juni 2020, Indonesia memang sedang memasuki episode baru dalam menghadapi pandemi Covid-19. Ada lonjakan kasus Covid-19 secara signifikan pada Juni 2020.

Memasuki Juni, sejak kasus pertama diumumkan pemerintah di awal Maret 2020, menurut laman web www.worldometers.info, jumlah kasus Covid-19 Indonesia baru menyentuh angka 26.940.

Adapun di pengujung Juni 2020, jumlah kasus meningkat hingga dua kali lipat menjadi 56.385 kasus.

Peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 per hari di Indonesia pun tidak kalah drastis.

Sejak menyentuh angka seribu per hari, tepatnya 1.043 orang pada 9 Juni 2020, menurut situs web www.covid19.go.id, penderita baru positif Covid-19 sampai dengan akhir Juni hampir selalu di atas angka seribu. Hanya empat hari di bawah seribu. Bulan Juni 2020 pun ditutup dengan penambahan kasus positif harian sebesar 1.293 orang.

Penyebaran wabah virus corona ini pun menggerogoti ekonomi Indonesia. Pandemi ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi domestik triwulan I 2020 terperosok dalam ke level 2,97 persen.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 ini merupakan yang terendah sejak 2001. Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,02 persen secara tahunan sepanjang 2019, ada penurunan secara dalam sejak memasuki tahun ini.

Memasuki kuartal II 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprediksi ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi alias menurun menjadi negatif 3,8 persen.

Kemenkeu memproyeksi konsumsi rumah tangga menjadi sebesar 0 persen di kuartal II 2020. Angka ini jauh melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 2,84 persen maupun periode yang sama di 2019 sebesar 5,02 persen.

Kinerja perekonomian yang negatif dapat juga terlihat dari realisasi kinerja ekspor dan impor yang menurun tajam.

Untuk impor bahan baku, misalnya, merosot 43,03 persen. Begitu juga impor barang modal turun 40 persen.