Komite Penanganan Covid-19, Asa Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Secara Paralel

Kompas.com - 22/07/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pandemi Covid-19.

Pemerintah tak ingin, penanganan pandemi hanya fokus pada persoalan kesehatan semata. Sementara, di sisi lain persoalan ekonomi justru diabaikan. Oleh karena itu, penyelesaian kedua hal tersebut harus berjalan paralel.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi penghambat bagi bangkitnya ekonomi nasional.

Covid-19, menurut dia, merupakan sebuah realita yang tidak dapat dihindari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari Covid-19.

"Karena ini ada, kita juga harus menyesuaikan diri. Tetapi ekonomi harus terus bergerak jangan sampai lumpuh karena Covid-19," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/7/2020).

"Corona tidak boleh jadi penghambat. Ekonomi harus dihidupkan lagi dari bawah. Covid-19 harus dilawan dan ekonomi harus terus dihidupkan," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 harus berjalan secara paralel, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Proporsional Terkait Tugas Komite Penanganan Covid-19

"Tidak bisa kemudian langkah-langkah yang diambil hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi mematikan bidang yang lain," kata Tito.

Menurut dia, jika penanganan Covid-19 hanya fokus pada salah satunya, maka ada hal yang dikorbankan.

Misalnya, jika pemerintah hanya mengutamakan kesehatan, maka kemampuan keuangan negara kian melemah karena hanya fokus pada persoalan memperkuat sistem kesehatan.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

UPDATE: 4.267 Kasus Baru Covid-19 di 32 Provinsi, DKI Jakarta Ada 1.000

Nasional
Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Menko PMK: Bantuan Sembako Akan Diantar Langsung ke KPM di Sejumlah Daerah di Papua dan Papua Barat

Nasional
Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Menurut Wapres, Wakaf di Indonesia Masih Terbatas pada Tujuan Sosial

Nasional
Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Polisi Ungkap Motif Enam Terduga Pelaku Bunuh Wartawan di Mamuju

Nasional
Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Dapat Kepercayaan Internasional untuk Produksi Vaksin Covid-19, Ini Respons Bio Farma

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 21 Oktober: 43.586 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Kampanye Daring Baru 5 Persen, Bawaslu Ungkap Penyebabnya

Nasional
Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Pengusaha Hong Artha Didakwa Beri Suap Rp 11,6 Miliar ke Eks Anggota DPR dan Eks Kepala BPJN IX

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Kini Ada 162.216 Orang

UPDATE 21 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Kini Ada 162.216 Orang

Nasional
Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksualnya

Brigjen EP Dijatuhi Sanksi oleh Polri karena Orientasi Seksualnya

Nasional
Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Pilkada Diharapkan Menghasilkan Pemimpin yang Wakili Rakyat, Bukan Parpol

Nasional
Mahfud Minta Penuntasan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Tanpa Pandang Bulu

Mahfud Minta Penuntasan Kasus Pembunuhan Pendeta Yeremia Tanpa Pandang Bulu

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 62.743 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 21 Oktober: Ada 62.743 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 297.509 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 21 Oktober: 297.509 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
Hasil Investigasi TGPF, KKB Diduga Terlibat Penembakan 2 Prajurit TNI dan 1 Warga Sipil

Hasil Investigasi TGPF, KKB Diduga Terlibat Penembakan 2 Prajurit TNI dan 1 Warga Sipil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X