Kompas.com - 22/07/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pandemi Covid-19.

Pemerintah tak ingin, penanganan pandemi hanya fokus pada persoalan kesehatan semata. Sementara, di sisi lain persoalan ekonomi justru diabaikan. Oleh karena itu, penyelesaian kedua hal tersebut harus berjalan paralel.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi penghambat bagi bangkitnya ekonomi nasional.

Covid-19, menurut dia, merupakan sebuah realita yang tidak dapat dihindari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari Covid-19.

"Karena ini ada, kita juga harus menyesuaikan diri. Tetapi ekonomi harus terus bergerak jangan sampai lumpuh karena Covid-19," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/7/2020).

"Corona tidak boleh jadi penghambat. Ekonomi harus dihidupkan lagi dari bawah. Covid-19 harus dilawan dan ekonomi harus terus dihidupkan," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 harus berjalan secara paralel, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Proporsional Terkait Tugas Komite Penanganan Covid-19

"Tidak bisa kemudian langkah-langkah yang diambil hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi mematikan bidang yang lain," kata Tito.

Menurut dia, jika penanganan Covid-19 hanya fokus pada salah satunya, maka ada hal yang dikorbankan.

Misalnya, jika pemerintah hanya mengutamakan kesehatan, maka kemampuan keuangan negara kian melemah karena hanya fokus pada persoalan memperkuat sistem kesehatan.

"Misalnya untuk mengadakan ventilator, membuat rumah sakit, memberi intensif tenaga medis. Itu memerlukan keuangan semua," kata dai.

Ketika keuangan lemah, dampaknya pun kian besar terutama terhadap kapasitas kesehatan. Hal itu pun dapat berimplikasi pada jumlah korban akibat Covid-19 yang semakin banyak, dan pandemi kian tak terkendali.

Dampak lainnya, perekonomian yang lemah akan mengakibatkan krisis sosial, pemutusan hubungan kerja, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat pun tutup.

"Ini dampaknya akan jauh lebih luas, masyarakat akan lebih takut mati kelaparan dibandingkan karena Covid-19 itu sendiri. Kalau kita mengutamakan ekonomi, ini mengorbankan kesehatan, tidak boleh juga," kata dia.

Baca juga: Komite Covid-19 Dibentuk, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Tak Tepat Sasaran

Namun, ia menambahkan, lain halnya bila pemulihan ekonomi dilaksanakan secara paralel dengan penanganan pandemi Covid-19. Ketika kondisi keuangan negara meningkat, diharapkan hal itu turut mendorong peningkatan kapasitas kesehatan publik.

Hal itu pula yang pada akhirnya membuat pemerintahmembentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah Menko Perekonomian.

Menurut dia, salah satu program komite tersebut layaknya pemberian paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar sampai ratusan triliun.

"Paket stimulus tersebut untuk menghidupkan ekonomi baik yang skala besar, menengah, maupun skala kecil. Paket itu dalam bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, agar komite baru yang dibentuk pemerintah tidak bertentangan cara kerjanya dengan lembaga yang telah dibentuk sebelumnya.

"Sehingga, diharapkan agar pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 bisa berjalan beriringan serta diharapkan keberadaan komite tersebut mampu membantu transformasi ekonomi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Soal Komite Penanganan Covid-19, Komisi VIII Sebut Pemerintah Cenderung Pulihkan Ekonomi

Ia menambah, pemerintah perlu memperjelas cara kerja satgas pemulihan ekonomi dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Hal itu untuk memastikan bahwa komite yang dibentuk tidak hanya bertugas mengelola dan menangani Covid-19, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi nasional agar lebih kompetitif, produktif, dan inovatif, serta tidak tumpang tindih.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Arah Koalisi Baru dan Prediksi Airlangga Bakal Berujung Jadi Cawapres

Nasional
Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Mengenal Sejarah, Tugas, dan Wewenang KPU

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

[POPULER NASIONAL] Wawancara Khusus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming | Sikap AHY soal Koalisi Baru

Nasional
Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Mayoritas Publik Puas Kinerja Jokowi, Stafsus Mensesneg: Tantangan Pemerintah Semakin Besar

Nasional
Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah 'Packing'

Tak Setuju Masa Jabatan Presiden Diperpanjang, Gibran: Ibu Bahkan Sudah "Packing"

Nasional
Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Gibran: Saya Melihat Bapak Saya Sendiri sebagai Atasan Saya

Nasional
Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Din Syamsuddin: Pelita Fokus Verifikasi Administrasi Sebelum Bangun Koalisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.