Komite Penanganan Covid-19, Asa Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Secara Paralel

Kompas.com - 22/07/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pandemi Covid-19.

Pemerintah tak ingin, penanganan pandemi hanya fokus pada persoalan kesehatan semata. Sementara, di sisi lain persoalan ekonomi justru diabaikan. Oleh karena itu, penyelesaian kedua hal tersebut harus berjalan paralel.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi penghambat bagi bangkitnya ekonomi nasional.

Covid-19, menurut dia, merupakan sebuah realita yang tidak dapat dihindari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari Covid-19.

"Karena ini ada, kita juga harus menyesuaikan diri. Tetapi ekonomi harus terus bergerak jangan sampai lumpuh karena Covid-19," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/7/2020).

"Corona tidak boleh jadi penghambat. Ekonomi harus dihidupkan lagi dari bawah. Covid-19 harus dilawan dan ekonomi harus terus dihidupkan," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 harus berjalan secara paralel, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Baca juga: Pemerintah Diminta Proporsional Terkait Tugas Komite Penanganan Covid-19

"Tidak bisa kemudian langkah-langkah yang diambil hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi mematikan bidang yang lain," kata Tito.

Menurut dia, jika penanganan Covid-19 hanya fokus pada salah satunya, maka ada hal yang dikorbankan.

Misalnya, jika pemerintah hanya mengutamakan kesehatan, maka kemampuan keuangan negara kian melemah karena hanya fokus pada persoalan memperkuat sistem kesehatan.

"Misalnya untuk mengadakan ventilator, membuat rumah sakit, memberi intensif tenaga medis. Itu memerlukan keuangan semua," kata dai.

Ketika keuangan lemah, dampaknya pun kian besar terutama terhadap kapasitas kesehatan. Hal itu pun dapat berimplikasi pada jumlah korban akibat Covid-19 yang semakin banyak, dan pandemi kian tak terkendali.

Dampak lainnya, perekonomian yang lemah akan mengakibatkan krisis sosial, pemutusan hubungan kerja, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat pun tutup.

"Ini dampaknya akan jauh lebih luas, masyarakat akan lebih takut mati kelaparan dibandingkan karena Covid-19 itu sendiri. Kalau kita mengutamakan ekonomi, ini mengorbankan kesehatan, tidak boleh juga," kata dia.

Baca juga: Komite Covid-19 Dibentuk, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Tak Tepat Sasaran

Namun, ia menambahkan, lain halnya bila pemulihan ekonomi dilaksanakan secara paralel dengan penanganan pandemi Covid-19. Ketika kondisi keuangan negara meningkat, diharapkan hal itu turut mendorong peningkatan kapasitas kesehatan publik.

Hal itu pula yang pada akhirnya membuat pemerintahmembentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah Menko Perekonomian.

Menurut dia, salah satu program komite tersebut layaknya pemberian paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar sampai ratusan triliun.

"Paket stimulus tersebut untuk menghidupkan ekonomi baik yang skala besar, menengah, maupun skala kecil. Paket itu dalam bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, agar komite baru yang dibentuk pemerintah tidak bertentangan cara kerjanya dengan lembaga yang telah dibentuk sebelumnya.

"Sehingga, diharapkan agar pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 bisa berjalan beriringan serta diharapkan keberadaan komite tersebut mampu membantu transformasi ekonomi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Soal Komite Penanganan Covid-19, Komisi VIII Sebut Pemerintah Cenderung Pulihkan Ekonomi

Ia menambah, pemerintah perlu memperjelas cara kerja satgas pemulihan ekonomi dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Hal itu untuk memastikan bahwa komite yang dibentuk tidak hanya bertugas mengelola dan menangani Covid-19, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi nasional agar lebih kompetitif, produktif, dan inovatif, serta tidak tumpang tindih.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Musuem Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Tingkatkan Kesejahteraan Warga Desa, Kemendes Luncurkan Program JPS

Nasional
Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Ini Topik yang Dibicarakan Prabowo Saat Bertemu Menhan Turki

Nasional
Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Menko PMK: Rokok Salah Satu Penghambat Pembangunan Manusia di Indonesia

Nasional
Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Jadi Tersangka karena Diduga Hina NU, Gus Nur Ditahan 20 Hari

Nasional
Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Pandemi Covid-19 dan Apresiasi untuk Dokter pada Hari Dokter Nasional...

Nasional
Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Kompol IZ Jadi Kurir Narkoba di Riau, Mabes Polri: Ancamannya Hukuman Mati

Nasional
Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

Nasional
Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X