Komite Penanganan Covid-19, Asa Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Secara Paralel

Kompas.com - 22/07/2020, 10:40 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19
Penulis Dani Prabowo
|

"Misalnya untuk mengadakan ventilator, membuat rumah sakit, memberi intensif tenaga medis. Itu memerlukan keuangan semua," kata dai.

Ketika keuangan lemah, dampaknya pun kian besar terutama terhadap kapasitas kesehatan. Hal itu pun dapat berimplikasi pada jumlah korban akibat Covid-19 yang semakin banyak, dan pandemi kian tak terkendali.

Dampak lainnya, perekonomian yang lemah akan mengakibatkan krisis sosial, pemutusan hubungan kerja, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat pun tutup.

"Ini dampaknya akan jauh lebih luas, masyarakat akan lebih takut mati kelaparan dibandingkan karena Covid-19 itu sendiri. Kalau kita mengutamakan ekonomi, ini mengorbankan kesehatan, tidak boleh juga," kata dia.

Baca juga: Komite Covid-19 Dibentuk, Politisi Demokrat: Jangan Sampai Tak Tepat Sasaran

Namun, ia menambahkan, lain halnya bila pemulihan ekonomi dilaksanakan secara paralel dengan penanganan pandemi Covid-19. Ketika kondisi keuangan negara meningkat, diharapkan hal itu turut mendorong peningkatan kapasitas kesehatan publik.

Hal itu pula yang pada akhirnya membuat pemerintahmembentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah Menko Perekonomian.

Menurut dia, salah satu program komite tersebut layaknya pemberian paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar sampai ratusan triliun.

"Paket stimulus tersebut untuk menghidupkan ekonomi baik yang skala besar, menengah, maupun skala kecil. Paket itu dalam bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, agar komite baru yang dibentuk pemerintah tidak bertentangan cara kerjanya dengan lembaga yang telah dibentuk sebelumnya.

"Sehingga, diharapkan agar pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 bisa berjalan beriringan serta diharapkan keberadaan komite tersebut mampu membantu transformasi ekonomi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Soal Komite Penanganan Covid-19, Komisi VIII Sebut Pemerintah Cenderung Pulihkan Ekonomi

Ia menambah, pemerintah perlu memperjelas cara kerja satgas pemulihan ekonomi dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Hal itu untuk memastikan bahwa komite yang dibentuk tidak hanya bertugas mengelola dan menangani Covid-19, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi nasional agar lebih kompetitif, produktif, dan inovatif, serta tidak tumpang tindih.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawaan

BrandzView
Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

Nasional
Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Pada HUT IDI, Jokowi Sampaikan Dukacita untuk Dokter yang Gugur karena Covid-19

Nasional
HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

HUT IDI, Presiden Jokowi: Covid-19 Jadi Momentum Transformasi Sistem Kesehatan

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

UPDATE 24 Oktober: Ada 63.556 Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Hingga 24 Oktober, Pemerintah Telah Periksa 4.293.347 Spesimen dari 2.711.239 Orang Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Capai 166.380

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.119, Pasien Covid-19 Sembuh Kini Ada 309.219 Orang

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

UPDATE 24 Oktober: Pasien Covid-19 Meninggal Jadi 13.205

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

UPDATE 24 Oktober: Tambah 4.070, Kasus Positif Covid-19 Jadi 385.980

Nasional
Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Wapres Sebut Perkembangan Industri Halal Harus Seiring Kebijakan Pro-UMKM

Nasional
Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Hingga Oktober 2020, Realisasi Anggaran BP3S Capai 61,47 Persen

Nasional
KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

KSPI Akan Demo Besar-besaran 1 November jika Jokowi Teken UU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X