Salin Artikel

Komite Penanganan Covid-19, Asa Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Secara Paralel

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pandemi Covid-19.

Pemerintah tak ingin, penanganan pandemi hanya fokus pada persoalan kesehatan semata. Sementara, di sisi lain persoalan ekonomi justru diabaikan. Oleh karena itu, penyelesaian kedua hal tersebut harus berjalan paralel.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh menjadi penghambat bagi bangkitnya ekonomi nasional.

Covid-19, menurut dia, merupakan sebuah realita yang tidak dapat dihindari masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat agar terhindar dari Covid-19.

"Karena ini ada, kita juga harus menyesuaikan diri. Tetapi ekonomi harus terus bergerak jangan sampai lumpuh karena Covid-19," kata Mahfud seperti dilansir dari Antara, Rabu (22/7/2020).

"Corona tidak boleh jadi penghambat. Ekonomi harus dihidupkan lagi dari bawah. Covid-19 harus dilawan dan ekonomi harus terus dihidupkan," imbuh dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan, penanganan pandemi Covid-19 harus berjalan secara paralel, baik dari sisi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

"Tidak bisa kemudian langkah-langkah yang diambil hanya menyelamatkan salah satu bidang saja tapi mematikan bidang yang lain," kata Tito.

Menurut dia, jika penanganan Covid-19 hanya fokus pada salah satunya, maka ada hal yang dikorbankan.

Misalnya, jika pemerintah hanya mengutamakan kesehatan, maka kemampuan keuangan negara kian melemah karena hanya fokus pada persoalan memperkuat sistem kesehatan.

"Misalnya untuk mengadakan ventilator, membuat rumah sakit, memberi intensif tenaga medis. Itu memerlukan keuangan semua," kata dai.

Ketika keuangan lemah, dampaknya pun kian besar terutama terhadap kapasitas kesehatan. Hal itu pun dapat berimplikasi pada jumlah korban akibat Covid-19 yang semakin banyak, dan pandemi kian tak terkendali.

Dampak lainnya, perekonomian yang lemah akan mengakibatkan krisis sosial, pemutusan hubungan kerja, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat pun tutup.

"Ini dampaknya akan jauh lebih luas, masyarakat akan lebih takut mati kelaparan dibandingkan karena Covid-19 itu sendiri. Kalau kita mengutamakan ekonomi, ini mengorbankan kesehatan, tidak boleh juga," kata dia.

Namun, ia menambahkan, lain halnya bila pemulihan ekonomi dilaksanakan secara paralel dengan penanganan pandemi Covid-19. Ketika kondisi keuangan negara meningkat, diharapkan hal itu turut mendorong peningkatan kapasitas kesehatan publik.

Hal itu pula yang pada akhirnya membuat pemerintahmembentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di bawah Menko Perekonomian.

Menurut dia, salah satu program komite tersebut layaknya pemberian paket stimulus yang dilakukan oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar sampai ratusan triliun.

"Paket stimulus tersebut untuk menghidupkan ekonomi baik yang skala besar, menengah, maupun skala kecil. Paket itu dalam bentuk insentif kebijakan maupun dalam bentuk bantuan tunai," ujarnya.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan, agar komite baru yang dibentuk pemerintah tidak bertentangan cara kerjanya dengan lembaga yang telah dibentuk sebelumnya.

"Sehingga, diharapkan agar pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 bisa berjalan beriringan serta diharapkan keberadaan komite tersebut mampu membantu transformasi ekonomi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Ia menambah, pemerintah perlu memperjelas cara kerja satgas pemulihan ekonomi dan menyampaikannya kepada masyarakat.

Hal itu untuk memastikan bahwa komite yang dibentuk tidak hanya bertugas mengelola dan menangani Covid-19, tetapi juga memulihkan kondisi ekonomi nasional agar lebih kompetitif, produktif, dan inovatif, serta tidak tumpang tindih.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/22/10401401/komite-penanganan-covid-19-asa-pemulihan-ekonomi-dan-kesehatan-secara

Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke