Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Achmad Yurianto Tak Lagi Jadi Jubir Pemerintah | Perkembangan Kasus Covid-19

Kompas.com - 22/07/2020, 07:32 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Posisi juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 kini tak lagi dipegang oleh Achmad Yurianto, per Selasa (22/7/2020).

Sebagai gantinya, posisi Yuri akan digantikan oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito.

Sementara itu, jumlah kasus baru Covid-19 tercatat 1.655 dalam sehari.

Penambahan kasus ini mengakibatkan akumulasi kasus positif mencapai 89.869 kasus sejak diumumkan pertama pada 2 Maret lalu.

Berikut kabar terpopuler di Kompas.com selengkapnya:

1. Achmad Yurianto tak lagi jadi jubir pemerintah

Kepastian bahwa Yuri tak lagi menjabat pada posisi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Tadi sudah diumumkan Menko Perekonomian," kata Yuri saat dihubungi Kompas.com.

Meski tak lagi menjadi jubir, bukan berarti dirinya tak akan sibuk. Sebab, ia kembali menjalankan tugasnya sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan.

"Saya fokus di P2P," tuturnya.

Selengkapnya di sini

2. Penambahan kasus Covid-19

Penambahan kasus yang tercatat diketahui setelah pemerintah memeriksa 22.262 spesimen dalam sehari.

Spesimen yang diperiksa diambil dari 17.347 orang. Itu berarti, satu orang bisa diambil spesimennya lebih dari satu kali.

Adapun akumulasi spesimen yang telah diperiksa yaitu mencapai 1.257.807 spesimen dari 737.844 orang.

Masih dalam data yang sama, tercatat terdapat 1.489 pasien yang telah dinyatakan sembuh. Dengan demikian, total sudah ada 48.466 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh.

Selain itu, terdapat 81 pasien yang dinyatakan meninggal dunia. Sehingga, akumulasinya mencapai 4.320 orang.

Selengkapnya di sini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com