Ini Strategi yang Dilakukan Bawaslu Awasi Potensi Kerawanan Pilkada 2020

Kompas.com - 20/07/2020, 14:57 WIB
Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comAnggota Bawaslu Muhammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (29/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin mengatakan, pihaknya sudah memiliki beberapa strategi untuk melakukan pengawasan terkait potensi kerawanan Pilkada 2020 khususnya dalam hal bantuan sosial (bansos) pandemi Covid-19.

Menurut Afif, strategi pertama adalah pencegahan dengan mengirimkan surat ke semua daerah yang melakukan Pilkada 2020.

"Apa yang dilakukan dari strategi pengawasan pencegahan misalnya kami bersurat ke semua daerah yang melakukan pilkada," kata Afif dalam diskusi online bertajuk 'Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?,' Senin (20/7/2020).

Strategi kedua adalah menindak lanjuti semua laporan dugaan pelanggaran pilkada yang masuk ke Bawaslu.

Baca juga: Bawaslu: Pandemi Covid-19 Menambah Potensi Kerawanan Pilkada 2020

Kemudian, strategi ketiga adalah melalui bantuan partisipasi publik untuk mengawasi jalannya Pilkada 2020.

"Akan kami proses, dan ini meriah di beberapa daetah terutama yang rawan covid," ujarnya.

Selain itu, Afif mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Serta membangun pengawas partisipatif dengan Lembaga Sosial Mayarakat dan pemantau pemilu, kegiatan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya politik uang dan politisasi Bansos.

"Kemudian Bawaslu mendorong gerakan desa anti politik uang yang sekarang sudah mulai menjamur," ucap Afifuddin.

Baca juga: Bawaslu, Polri, dan Kejagung Sepakat Tindak Pelanggaran Pilkada lewat Sentra Gakkumdu

Sebelumnya, Afif mengatakan pandemi Covid-19 berpotensi menambah faktor kerawanan di pelaksanaan Pilkada 2020.

Kerawanan tersebut berasal dari bansos atau BLT. Menurut dia, semakin banyak warga yang positif Covid-19 di suatu daerah maka akan semakin rawan.

Sebelumnya, Afifuddin juga pernah mengatakan, politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan Afif dalam diskusi online bertajuk 'Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah', Sabtu (20/6/2020).

"Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netralitas ASN," kata Afif.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X