Ini Strategi yang Dilakukan Bawaslu Awasi Potensi Kerawanan Pilkada 2020

Menurut Afif, strategi pertama adalah pencegahan dengan mengirimkan surat ke semua daerah yang melakukan Pilkada 2020.

"Apa yang dilakukan dari strategi pengawasan pencegahan misalnya kami bersurat ke semua daerah yang melakukan pilkada," kata Afif dalam diskusi online bertajuk 'Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?,' Senin (20/7/2020).

Strategi kedua adalah menindak lanjuti semua laporan dugaan pelanggaran pilkada yang masuk ke Bawaslu.

Kemudian, strategi ketiga adalah melalui bantuan partisipasi publik untuk mengawasi jalannya Pilkada 2020.

"Akan kami proses, dan ini meriah di beberapa daetah terutama yang rawan covid," ujarnya.

Selain itu, Afif mengatakan, pihaknya juga bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Serta membangun pengawas partisipatif dengan Lembaga Sosial Mayarakat dan pemantau pemilu, kegiatan sosialisasi pada masyarakat tentang bahaya politik uang dan politisasi Bansos.

"Kemudian Bawaslu mendorong gerakan desa anti politik uang yang sekarang sudah mulai menjamur," ucap Afifuddin.

Sebelumnya, Afif mengatakan pandemi Covid-19 berpotensi menambah faktor kerawanan di pelaksanaan Pilkada 2020.

Kerawanan tersebut berasal dari bansos atau BLT. Menurut dia, semakin banyak warga yang positif Covid-19 di suatu daerah maka akan semakin rawan.

Sebelumnya, Afifuddin juga pernah mengatakan, politik uang dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) masuk dalam indeks kerawanan dalam Pilkada 2020.

Hal tersebut disampaikan Afif dalam diskusi online bertajuk 'Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah', Sabtu (20/6/2020).

"Saya mau konfirmasi indeks kerawanan kita untuk pilkada besok, ini yang paling dikhawatirkan dan kita ambil dari semua data daerah yang pilkada itu soal politik uang dan netralitas ASN," kata Afif.