Tangani Covid-19, Jokowi Bentuk Tim Sinergikan Sektor Kesehatan dan Ekonomi

Kompas.com - 20/07/2020, 14:26 WIB
Presiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo bersiap memimpin rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2020). Ratas tersebut membahas percepatan pembangunan program strategis nasional Jalan Tol Sumatera dan Tol Cisumdawu. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/POOL/foc.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membentuk Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite dibentuk melalui peraturan pemerintah yang diteken Jokowi pada Senin (20/7/2020) ini.

Sesuai namanya, komite ini akan mengoordinasikan kerja dua satgas, yakni Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional. 

Baca juga: Jokowi Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi, Dipimpin Wamen BUMN

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua komite.

Enam menteri lainnya menjabat sebagai wakil ketua komite, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD; Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy; Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto; dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua pelaksana komite.

Airlangga mengatakan, komite ini sengaja dibentuk agar penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bapak Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini berjalan secara beriringan. Dalam arti keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan koordinasi secara maksimal," kata Airlangga dalam jumpa pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020).

Baca juga: Wapres: Pemerintah Bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Penanganan Covid-19

Setelah komite dibentuk, Erick Thohir sebagai ketua pelaksana langsung menggelar rapat bersama Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo serta Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin.

Erick Thohir berharap bisa segera menyusun dan menyelesaikan program yang akan menyinergikan penanganan Covid-19 dari sisi ekonomi dan kesehatan.

"Kita harapkan garis besarnya bisa (selesai) besok, sehingga Rabu kita sampaikan ke Pak Menko (Airlangga Hartanto). Pekan ini programnya insya Allah akan dipaparkan ke Presiden secara langsung," kata Erick.

Menurut Erick, pembentukan komite ini memberikan sinyal positif penanganan Covid-19 dan perekonomian akan berjalan beriringan. Ia memastikan bahwa tim akan berusaha keras bersama dengan kementerian lain sesuai tupoksi masing-masing.

"Kedua hal ini (penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional) akan jalan seiring. Penanganan akan bersamaan," ujar dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Profil Heru Hidayat, Terdakwa Kasus Asabri yang Dituntut Hukuman Mati

Nasional
BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

BNPB: 900 Lebih Personel Gabungan Terlibat Operasi Penanganan Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Luhut: Masyarakat Indonesia Sudah Miliki Antibodi Covid-19 yang Tinggi

Nasional
Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Menkominfo Paparkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024

Nasional
Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Spesifikasi Kapal Cepat Rudal 60 Meter yang Baru Diluncurkan Prabowo

Nasional
TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

TNI AL Turunkan Tim Terapi Psikologis untuk Anak-anak Pengungsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

PPKM Luar Jawa-Bali 7-23 Desember, Ini Aturan Masuk Bioskop

Nasional
KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

KPK Sebut 3 Hal Penting untuk Sinergi Aparat Penegak Hukum dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Pakan Ikan Mahal, Kementerian KP Adakan Pelatihan Pembuatan Pakan Alternatif

Nasional
Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Lewat Sertifikat Akreditasi, Lembaga Pelatihan Dituntut Tingkatkan Kompetensi Berbasis Digital

Nasional
Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Perpanjangan PPKM Luar Jawa-Bali Jelang Nataru dan Ancaman Varian Omicron

Nasional
Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Alih Status Eks Pegawai KPK: 44 Siap Jadi ASN Polri, 8 Menolak, 4 dalam Konfirmasi

Nasional
PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

PPKM Level 2-3 Luar Jawa-Bali, Pengunjung Mal Masih Dibatasi

Nasional
PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali: Penumpang Transportasi Umum Maksimal 70 Persen

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Makan di Kafe-Resto

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.