[POPULER NASIONAL] Anggota DPR dari Gerindra Disebut Teken Surat Pemecatan | 18 Lembaga Akan Dibubarkan Presiden

Kompas.com - 14/07/2020, 06:48 WIB
Ahmad Dhani dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier. (Bidikan layar YouTube Deddy Corbuzier). KOMPAS.com/Revi C Rantung Ahmad Dhani dalam kanal YouTube Deddy Corbuzier. (Bidikan layar YouTube Deddy Corbuzier).
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kader Partai Gerindra sekaligus musisi, Ahmad Dhani menyebutkan, seluruh anggota DPR dari Partai Gerindra harus menandatangani surat pemecatan ketika dilantik.

Hal itu pun, sebut dia, juga dialami oleh istrinya, Mulan Jameela, yang kini duduk sebagai anggota dewan.

Berikutnya, Presiden Joko Widodo berencana menghapus 18 lembaga negara. Langkah itu diambil sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Dua berita itu paling menarik perhatian pembaca dan menjadi yang terpopuler di desk Nasional Kompas.com.

Berikut kabar terpopuler di Kompas.com, kemarin, selengkapnya:

1. Kata Ahmad Dhani, anggota DPR dari Fraksi Gerindra teken surat pemecatan

Ahmad Dhani mengungkapkan hal itu saat diwawancarai oleh Deddy Corbuzier. Pernyataannya diunggah dalam bentuk video podcast berjudul "Hampir Dibunuh Thn 2003, Ahmad Dhani Not Hoax?!" di akun YouTube Deddy Corbuzier.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelum mengungkapkan hal itu, Dhani sempat berbicara tentang kondisi Indonesia saat ini yang menurut dia tengah mengalami situasi anomali.

Namun, Deddy menimpalinya dengan mengatakan bahwa partai tempat Dhani bernaung kini sudah menjadi bagian dari pemerintahan.

Namun, Dhani kemudian menjawab bahwa dirinya masih belajar menjadi prajurit di bawah kepemimpinan Prabowo saat ini.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.