Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Dhani: Partai Gerindra seperti Militer, Anggota DPR Tanda Tangan Surat Pemecatan Ketika Dilantik

Kompas.com - 13/07/2020, 11:21 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Musisi sekaligus kader Partai Gerindra, Ahmad Dhani, mengatakan bahwa semua anggota DPR dari Partai Gerindra telah menandatangani surat pemecatan ketika dilantik.

Hal itu Dhani sampaikan saat berbincang bersama Deddy Corbuzier dalam sebuah video podcast berjudul "Hampir Dibunuh Thn 2003, Ahmad Dhani Not Hoax?!".

Video itu diunggah di akun YouTube Deddy Corbuzier pada Rabu (8/7/2020).

Mulanya, Dhani berbicara soal kondisi Indonesia saat ini yang dianggapnya mengalami anomali.

Deddy kemudian menimpali dengan mengatakan bahwa Dhani saat ini juga bagian dari pemerintahan karena Partai Gerindra telah berkoalisi dengan partai-partai pemerintah.

Baca juga: Ahmad Dhani Tak Menyesal Bercerai dengan Maia Estianty dan Menikahi Mulan Jameela

"Indonesia memang anekdot, memang anomali," kata Dhani.

"Tapi, kan sekarang sudah koalisi? Sudah jadi bagian dari pemerintah dengan adanya koalisi ini?" timpal Deddy.

Dhani pun menjawab, dirinya saat ini masih belajar menjadi prajurit yang patuh dengan perintah pimpinan.

Ia mengibaratkan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai jenderal di partai yang kata-katanya adalah titah yang harus dipatuhi.

"Enggak officially ya, karena kan kita masih belajar. Saya ini kan cuma soldier, Prabowo kan jenderalnya. Saya harus belajar untuk benar-benar menjadi real soldier, apa kata jenderalnya kan. Saya sedang belajar. Gue kan bukan real soldier, tapi di Partai Gerindra, partai ini mungkin satu-satunya partai yang aplikasinya seperti militer. Jadi, apa kata Prabowo, itulah titah," tuturnya.

Baca juga: Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Dhani mengatakan, semua anggota DPR diminta menandatangani surat pemecatan ketika dilantik.

Menurut dia, sang istri yaitu Mulan Jameela yang kini duduk sebagai anggota DPR juga meneken surat pemecatan itu.

Ia kemudian menyinggung soal pemecatan Fahri Hamzah dari PKS yang sempat ramai.

"Bahkan semua anggota DPR, termasuk Mulan, waktu dilantik sekaligus tanda tangan pemecatan. Jadi kalau PKS dulu niru seperti itu, Fahri Hamzah sudah dipecat pasti. Tapi, karena PKS tidak seperti Gerindra, memecat Fahri Hamzah susah banget. Gerindra memecat anggota DPR-nya, sudah tanda tangan semua," ucap Dhani.

Bantahan Gerindra

Ketua DPP Gerindra Habiburokhman, yang juga anggota Komisi III DPR, menyangsikan pernyataan Dhani.

Habiburokhman mengaku hanya ingat pernah meneken pakta integritas yang isinya mengatur untuk taat pada AD/ART, program-program, dan keputusan partai.

"Kalau seperti militer dalam konteks disiplin mungkin ada benarnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Anggaran Dasar, setiap kader wajib mematuhi kebijakan dan program partai. Kalau tanda tangan surat pemecatan saya enggak tahu, mungkin yang dimaksud pakta integritas," katanya saat dihubungi, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Survei LSI: Pendukung Jokowi dan Prabowo Sama-sama Merasa Ekonomi Memburuk

Dia menegaskan secara prinsip, tiap kader Partai Gerindra bebas menyampaikan usul dan pendapat sepanjang tidak berseberangan dengan keputusan partai.

Saat ditanya soal isi pakta integritas tentang poin pemecatan, Habiburokhman mengaku tidak mengingat secara persis.

"Saya juga lupa detailnya, tapi konsekuensinya memang berat kalau sampai melanggar pakta integritas," ujar Habiburokhman.

Diwawancara terpisah, anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra sekaligus anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, membantah soal surat pemecatan yang disebut Dhani.

Baca juga: Mulan Jameela: Ahmad Dhani Laki-laki Keras, tetapi Seketika Lembut Selembut Sutra

Ia merasa tidak pernah meneken surat yang mengatur bahwa partai dapat memecatnya kapan saja.

"Enggak ada, saya enggak ada tanda tangan surat pemecatan. Saya pastikan enggak ada," kata Andre.

Andre, senada dengan Habiburokhman, mengatakan bahwa Prabowo sebagai pimpinan partai bersikap demokratis.

"Arah kebijakan partai tentu ada di tangan Ketua Dewan Pembina, yaitu Pak Prabowo, tapi Gerindra partai yang demokratis sehingga Pak Prabowo selalu mendengarkan masukan kader-kader beliau sebelum mengambil keputusan," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com