Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Kompas.com - 10/07/2020, 05:39 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020), Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy dalam kunjungannya ke Papua dan Papua Barat, Selasa (7/7/2020),

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan pemerintah akan memberi sanksi tegas kepada rumah sakit (RS) yang mematok tarif tes cepat atau rapid test di atas Rp 150.000.

Hal itu disampaikan Muhadjir menanggapi surat edaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mengatur batas maksimal tarif rapid test.

"Berkaitan dengan surat edaran dari Menkes tentang batas maksimum harga rapid test. Pasti kalau ada RS yang mengenakan biaya di atas itu, ya pasti ada sanksinya. Pasti itu," kata Muhadjir melalui kanal Youtube Kemenko PMK, Kamis (9/7/2020).

Baca juga: Kemenkes Tetapkan Batas Tarif Tertinggi Rapid Test Covid-19 Rp 150.000

Muhadjir mengatakan, bentuk sanksi yang diberikan bisa berbeda-beda, seperti berupa teguran, peringatan keras atau tindakan yang lebih tegas.

Ia pun meminta RS dan layanan kesehatan menggunakan alat rapid test buatan dalam negeri karena kualitasnya teruji dan harga lebih terjangkau.

"Soal sanksi mungkin bisa diambil tindakan lebih tegas. Ada wewenangnya. Nanti ada aparat sendiri yang melakukan itu (memberi sanksi)," lanjut Muhadjir.

Baca juga: Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Sebelumnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menetapkan batas tertinggi pemeriksaan rapid test antibodi untuk mendeteksi virus corona ( Covid-19) sebesar Rp 150.000.

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Rapid Test Antibodi.

Surat itu ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Bambang Wibowo pada 6 Juli 2020 lalu.

"Betul (batasan tertinggi Rp 150.000)," kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes, Achmad Yurianto, pada Kompas.com, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Dalam surat edaran dijelaskan, biaya tersebut berlaku untuk masyarakat yang ingin melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Pemeriksaan juga tetap dilakukan oleh petugas kesehatan yang memiliki kompetensi.

Setiap fasilitas layanan kesehatan pun diminta mengikuti batasan tarif yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X