Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

Kompas.com - 08/07/2020, 16:57 WIB
Seorang sopir angkutan umum di Kabupaten  Cianjur, Jawa Barat, menjalani rapid test secara drive thru di area Terminal Pasirhayam, Rabu (8/7/2020) KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANSeorang sopir angkutan umum di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjalani rapid test secara drive thru di area Terminal Pasirhayam, Rabu (8/7/2020)
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menduga, selama ini terjadi disparitas tarif rapid test Covid-19.

Sehingga, Kementerian Kesehatan akhirnya menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi.

Dalam SE tersebut ditetapkan bahwa biaya rapid test tertinggi adalah Rp 150.000.

"Selama ini biaya rapid test itu harganya gila-gilaan karena sudah menjadi komoditas dagang. Itu ada sanksinya atau tidak (setelah ditetapkan tarif atas Rp 150.000)," kata Alvin seperti dilansir dari Antara, Rabu (8/7/2020).

Dari informasi yang ia peroleh, alat rapid test dibeli dengan harga di atas Rp 200.000 di sejumlah daerah.

Alvin khawatir, beberapa rumah sakit justru mematok biaya rapid test lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan Kemenkes.

Baca juga: Kemenkes Sebut Jika Rapid Test Mahal, Tak Ada yang Mau Tes

Sebab, masyarakat tidak memiliki pilihan untuk membeli alat rapid test sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Belinya di tempat itu-itu saja. Yang dikhawatirkan rumah sakit tidak bisa berbuat banyak. Ketika (batasan harga) ini diturunkan, siapa yang menanggung rugi," kata Alvin.

Lebih jauh, ia menyoroti, soal kewajiban rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik.

Pasalnya, hasil rapid test tidak bisa menjadi penentu apakah seseorang mengidap Covid-19 atau tidak.

Ia pun berharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan yang telah ditetapkan. Sebaiknya, kewajiban rapid test hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik di kawasan zona merah.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pelaksanaan rapid test juga dikhususkan bagi masyarakat yang terindikasi Covid-19, sehingga dapat lebih cepat ditangani.

"Tidak menjadi syarat administratif untuk perjalanan menggunakan pesawat, kereta, atau kapal," ujar Alvin.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Mahfud Jelaskan soal Insentif untuk Dokter RS Pulau Galang yang Belum Cair Sepenuhnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

[POPULER NASIONAL] Pengacara Djoko Tjandra Ditahan | Kini Ada 123.503 Kasus Positif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Sejumlah Kendala Penyandang Tuli Saat Pandemi Covid-19...

Nasional
Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Mahfud: Rancangan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Sudah Disampaikan ke Menkumham

Nasional
Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Kelanjutan Nasib RUU Cipta Kerja, Mahfud: Pemerintah Sudah Punya Rumusan Baru

Nasional
Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Ada Permintaan Prabowo Capres 2024, Muzani Sebut Ditentukan Setahun Sebelumnya

Nasional
Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Resmikan Program KiosMU, Airlangga: UMKM Prioritas Utama dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Mahfud: Banyak Dokter Meninggal Dunia karena Lelah dan Stres Tangani Pasien Covid-19

Nasional
Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Prabowo Kembali Tunjuk Ahmad Muzani Jadi Sekjen Partai Gerindra

Nasional
Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Jokowi Ajak Kader Gerindra Bantu Negara Tangani Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Kongres Luar Biasa secara Virtual Saat Pandemi, Gerindra Siap Daftar ke Muri

Nasional
KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

KSAD Jadi Wakil Komite Penanganan Covid-19, Mahfud: Keterlibatan TNI Diperlukan

Nasional
UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

UPDATE 8 Agustus: Kasus Covid-19 DKI Jakarta Kembali Lampaui Jawa Timur

Nasional
Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Prabowo: Gerindra Besar Bukan karena Ketum, tetapi Berhasil Tangkap Keluhan Rakyat

Nasional
Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Pemerintah Beri Bintang Jasa 22 Tenaga Medis yang Gugur Saat Rawat Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X