Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU HIP Dinilai Timbulkan Kontroversi, AHY: Demokrat Tegas Menolak

Kompas.com - 08/07/2020, 16:27 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Rabu (8/7/2020).

AHY menegaskan Demokrat dan PKB menolak RUU HIP yang saat ini masuk sebagai Prolegnas Prioritas 2020 di DPR.

"Kami juga membahas sejumlah isu lain, bagaimana kami secara tegas menolak RUU HIP yang beberapa saat lalu menjadi kontroversi," kata AHY dalam siaran langsung dari kantor DPP PKB, Jakarta.

Menurut dia, RUU HIP telah melahirkan isu-isu yang menimbulkan kontroversi publik.

Baca juga: Bertemu AHY, Cak Imin: Kami Sepakat Kerja Sama Lebih Dalam di Pilkada

AHY menuturkan, situasi krisis akibat pandemi Covid-19 saat ini butuh penanganan yang serius. AHY berharap seluruh elemen bangsa fokus dengan pandemi Covid-19.

"Kami tidak ingin dalam situasi yang seharusnya bersatu karena krisis pandemi, kemudian ada gagasan-gagasan tertentu yang membelah kita, setback mundur ke belakang hanya karena isu yang tidak dibutuhkan hari ini," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, AHY juga menyampaikan bahwa Demokrat dan PKB sepakat bekerja bersama di sejumlah daerah di Pilkada 2020.

Menurut AHY, kedua partai memiliki kesamaan pandangan terhadap kerangka bernegara dan berbangsa.

Baca juga: AHY Akan Temui Cak Imin, Bahas Koalisi Pilkada 2020

"Mudah-mudahan melalui ajang Pilkada Serentak 2020 ini, kebersamaan di sejumlah daerah bisa menjadi awal yang baik untuk semakin dekatnya kedua partai," tuturnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun mengatakan, kedua partai telah sepakat berkoalisi di 30 daerah dari total 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan Demokrat dan PKB merupakan sahabat lama.

"Kami sepakat kerja sama lebih dalam lagi di bidang pilkada," kata Cak Imin.

"Tadi dihitung sudah 30-an dengan Demokrat," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Menginspirasi, Local Hero Pertamina Group Sabet 8 Penghargaan dari Kementerian LHK

Nasional
Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Prabowo Terima Menhan Malaysia, Jalin Kerja Sama Industri Pertahanan dan Pertukaran Siswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com