Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem di Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) menjadi Undang-Undang.

"Kami akan terus perjuangkan ini untuk kepentingan melindungi masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat menjadi korban kekerasan seksual," kata Lisda dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Lisda mengatakan, ada upaya dari beberapa anggota Komisi VIII DPR yang hendak menghilangkan atau mencabut RUU PKS.

Baca juga: Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Oleh karenanya, ia berharap, RUU tersebut tetap dibahas. Mengingat ada kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak dari para pelaku kekerasan seksual.

"Jadi kalau ada statement pencabutan (RUU PKS), saya pastikan itu dari pribadi yang bersangkutan. Kami, khususnya Fraksi Nasdem di Komisi VIII DPR, masih optimistis dengan pengesahan RUU tersebut, dan akan terus mengupayakannya," ujar dia.

Lisda menjelaskan, alasan utamanya untuk terus memperjuangkan RUU PKS adalah angka kekerasan seksual meningkat setiap tahun di Indonesia.

"Berdasarkan data Komnas Perempuan dari tahun 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di tahun 2019 mencapai 431.471 kasus. Bahkan laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan. Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak. Sampai kapan kita harus menunggu," tutur dia.

Berdasarkan data tersebut, Lisda mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan RUU PKS menjadi undang-undang.

Baca juga: Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

Sebab, data-data tersebut sudah menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual masih leluasa di Indonesia.

"Satu-satunya cara untuk menghapusnya (kekerasan seksual) adalah penerapan UU PKS," pungkas dia.

Adapun, Badan Legislasi ( Baleg) DPR dalam rapat evaluasi Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) Prioritas 2020 dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Kamis (2/7/2020), sudah menarik 16 RUU dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020.

Salah satu RUU yang ditarik dari Prolegnas Prioritas, yakni RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Usulan penarikan ini sebelumnya diajukan oleh Komisi VIII.

Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan.

Baca juga: Nurul Arifin Dukung RUU PKS Tetap Dibahas, Ketua Baleg: Kita Lanjutkan

"Kami menarik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Karena pembahasannya agak sulit," ujar Marwan dalam rapat bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR, Selasa (30/6/2020).

Dihubungi seusai rapat, ia menjelaskan, kesulitan yang dimaksud dikarenakan lobi-lobi fraksi dengan seluruh fraksi di Komisi VIII menemui jalan buntu.

Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual. Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.