Nasdem Komitmen Perjuangkan RUU PKS Jadi Undang-Undang

Kompas.com - 03/07/2020, 18:24 WIB
Sejumlah warga yang tergabung dalam Jakarta Feminis melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Dalam aksinya mereka meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena KUHP yang selama ini dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dinilai belum dapat melindungi para korban. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASejumlah warga yang tergabung dalam Jakarta Feminis melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/9/2019). Dalam aksinya mereka meminta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) karena KUHP yang selama ini dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual dinilai belum dapat melindungi para korban. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Nasdem di Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) menjadi Undang-Undang.

"Kami akan terus perjuangkan ini untuk kepentingan melindungi masyarakat, terutama kaum perempuan dan anak yang jumlahnya terus meningkat menjadi korban kekerasan seksual," kata Lisda dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2020).

Lisda mengatakan, ada upaya dari beberapa anggota Komisi VIII DPR yang hendak menghilangkan atau mencabut RUU PKS.

Baca juga: Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Oleh karenanya, ia berharap, RUU tersebut tetap dibahas. Mengingat ada kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak dari para pelaku kekerasan seksual.

"Jadi kalau ada statement pencabutan (RUU PKS), saya pastikan itu dari pribadi yang bersangkutan. Kami, khususnya Fraksi Nasdem di Komisi VIII DPR, masih optimistis dengan pengesahan RUU tersebut, dan akan terus mengupayakannya," ujar dia.

Lisda menjelaskan, alasan utamanya untuk terus memperjuangkan RUU PKS adalah angka kekerasan seksual meningkat setiap tahun di Indonesia.

"Berdasarkan data Komnas Perempuan dari tahun 2015-2019, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat. Puncaknya di tahun 2019 mencapai 431.471 kasus. Bahkan laporan secara langsung ke Komnas Perempuan mencapai 1.419 laporan. Artinya ini sudah menjadi sesuatu yang mendesak. Sampai kapan kita harus menunggu," tutur dia.

Berdasarkan data tersebut, Lisda mengatakan, tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan RUU PKS menjadi undang-undang.

Baca juga: Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

Sebab, data-data tersebut sudah menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual masih leluasa di Indonesia.

"Satu-satunya cara untuk menghapusnya (kekerasan seksual) adalah penerapan UU PKS," pungkas dia.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X