Kompas.com - 02/07/2020, 16:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mendukung DPR untuk tetap membahas RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

Hal ini disampaikan Nurul dalam rapat kerja terkait evaluasi prolegnas prioritas 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

"Sejak kemarin dari Komisi VIII dan kemudian tadi Mas Taufik Basari (Nasdem) mengatakan soal RUU PKS, dalam hal ini, kami (Fraksi Golkar) tetap mendukung untuk dibahas RUU PKS ini, dalam masa sekarang ataupun yang berikutnya," kata Nurul.

Baca juga: 16 RUU Resmi Ditarik dari Prolegnas Prioritas, Salah Satunya RUU PKS

Nurul merasa RUU PKS penting terhadap perempuan Indonesia. Oleh karenanya, ia mendukung pembahasan RUU tersebut sesuai prosedur yang ada di DPR.

"RUU PKS cukup penting bagi kami yang perempuan dan jika RUU ini tidak berdiri sendiri, apakah nanti dikaitkan di mana (RKUHP), artinya yang penting bahwa substansinya ini akan dimasukan kepada RUU yang akan datang, utamanya semuanya yang ada di RUU PKS," ujar dia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menerima masukan Nurul guna melanjutkan pembahasan RUU PKS dalam prolegnas prioritas tahun 2021.

Baca juga: Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

"Saran dari Bu Nurul menyangkut RUU PKS ini akan kita lanjutkan di (prolegnas) prioritas yang akan datang. Oktober," kata Supratman.

Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Supratman mengungkap alasan mengapa Komisi VIII mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Prolegnas prioritas 2020.

Supratman menyebut, penarikan itu dilakukan lantaran menunggu pengesahan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKHUP).

Baca juga: Ini Alasan Akademisi Terkait Urgensi Pengesahan RUU PKS

"Alasannya karena masih menunggu pengesahan RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan sanksi. Jadi itu alasannya kenapa komisi VIII menarik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual," kata Supratman.

Oleh sebab itu, Supratman berharap, RKUHP segera disahkan agar RUU PKS bisa masuk dalam Prolegnas prioritas.

"Kita berharap nanti setelah RUU KUHP diselesaikan di antara pemerintah dan Komisi III, maka RUU Kekerasan Seksual ini akan kita masukkan lagi dalam program legislasi nasional," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Akui Tak Tahu di Mana Harun Masiku, KPK Minta Warga Bantu Cari: Tapi Biaya Sendiri

Nasional
Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

Bupati Jayapura Sebut Pembentukan DOB Aspirasi Murni Warga Papua

Nasional
Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Orang Asing Bisa Ditolak Masuk Suatu Negara, Apa Penyebabnya?

Nasional
Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Kapolri Minta Jajarannya Awasi Minyak Goreng Sesuai HET Rp 14.000 dan Tindak Tegas Pungli

Nasional
Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Kini Ditahan KPK, Ini Peran Eks Dirjen Hortikultura dalam Kasus Pengadaan Pupuk

Nasional
Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Terawan Siap Gabung PDSI Setelah Terima Surat Pemberhentian dari IDI

Nasional
Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Bupati Jayapura Klaim Datang Bersama MRP Bertemu Jokowi di Istana Bogor untuk Bahas DOB

Nasional
Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Selama Ramadhan, Dompet Dhuafa Klaim Berhasil Kelola Dana Ziswaf Rp 35,6 Miliar

Nasional
Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Jokowi Disebut Diam-diam Undang Anggota MRP di Istana Bogor Hari Ini

Nasional
Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Belajar dari Kemenangan Marcos Jr di Filipina, RI Diminta Hati-hati terhadap Medsos Jelang Pemilu 2024

Nasional
Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Soal Minyak Goreng, Anggota DPR: Presiden Sudah Berani, Menterinya Kurang Nyali

Nasional
Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.