Saat Status RUU PKS di Prolegnas Prioritas 2020 Diperdebatkan...

Kompas.com - 02/07/2020, 14:02 WIB
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja (Ciptaker) Dok. Humas DPR-RIKetua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas menyatakan DPR siap selenggarakan rapat kerja (raker) Omnibus Law bidang Cipta Kerja (Ciptaker)

JAKARTA, KOMPAS.com - Status Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual ( RUU PKS) yang diusulkan dihapus dari Prolegnas prioritas 2020, diperdebatkan.

Perdebatan terjadi antara Fraksi PDI Perjuangan dengan Badan Legislasi DPR RI saat rapat kerja terkait evaluasi Prolegnas prioritas 2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-P Diah Pitaloka menjelaskan, berdasarkan surat pimpinan DPR tertanggal 5 Mei 2020, diketahui bahwa pimpinan DPR membatalkan RUU PKS sebagai usulan Komisi VIII dan mengalihkannya kepada Baleg DPR.

"Surat pimpinan DPR kepada pimpinan Badan Legislasi tertanggal 5 Mei 2020 bahwa pembatalan RUU tentang PKS sebagai usul inisiatif Komisi VIII DPR. Sehubungan dengan hal itu, rapat pimpinan DPR menyetujui RUU tentang PKS diserahkan dan dibahas di Baleg DPR," kata Diah.

Baca juga: Nasdem Minta Pembahasan RUU PKS Tetap Dilanjutkan

"Nah berarti, tertanggal 5 mei 2020 itu sudah tidak lagi menjadi usulan Komisi VIII. Itu mohon segera disesuaikan menjadi usulan Baleg," sambung dia.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas membantah pernyataan itu.

Ia menekankan, penyusunan RUU PKS dilakukan oleh Komisi VIII serta sudah disahkan dalam rapat paripurna untuk menjadi inisiatif Komisi VIII.

Oleh karenanya, pimpinan DPR tak bisa langsung menyerahkan inisatif RUU tersebut kepada Baleg, tetapi harus melalui mekanisme dalam rapat paripurna.

"Tidak boleh kemudian pimpinan menyerahkan langsung kepada Badan Legislasi. Harus lewat paripurna. Karena ini hasil keputusan paripurna," kata Supratman.

Baca juga: Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual Minim, RUU PKS Harus Diprioritaskan

Adapun, Anggota Baleg Fraksi Nasdem Taufik Basari lebih setuju dengan pernyataan Fraksi PDI-P.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

UPDATE 27 September: Tambah 78, Total 10.386 Pasien Covid-19 Meninggal di Indonesia

Nasional
Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Kontras Pertanyakan Alasan Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan

Nasional
UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

UPDATE 27 September: 3.874 Kasus Baru, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 275.213

Nasional
Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Jokowi Setuju Eks Tim Mawar Jadi Pejabat di Kemenhan, IKOHI: Menambah Luka Keluarga Korban

Nasional
Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Menko PMK Minta IDI Lindungi Para Dokter yang Tangani Covid-19

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Menko PMK: Pemerintah Ubah Strategi Pembangunan Kesehatan

Nasional
Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Klaster Ketenagakerjaan Kembali Dibahas, Buruh Ancam Mogok Nasional

Nasional
Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

Bareskrim Musnahkan 10 Hektare Ladang Ganja di Seulimeum

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Kasus Pemalsuan yang Buron Lima Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X