Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Gubernur Kalbar Kirim Ratusan Pesan Singkat Demi Pantau Kasus Covid-19

Kompas.com - 03/07/2020, 15:25 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji membagikan cerita penanganan Covid-19 di daerahnya.

Menurut Sutarmidji, hal dasar yang harus dilakukan kepala daerah adalah selalu memantau pergerakan data terbaru kasus Covid-19 di daerah.

Tujuannya, untuk memetakan langkah strategis penanganan penyakit tersebut, baik secara medis maupun sosial.

"Yang jelas, kepala daerah itu harus tahu data setiap hari. Saya kalau dalam satu hari hubungi Kepala Dinas Kesehatan saya bisa kirim WhatsApp 200-300 kali," kata Sutarmidji dalam talkshow daring yang digelar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: Gubernur Kalbar Sebut Rapid Test Jadi Kunci Tekan Kasus Covid-19

"Karena saya harus tahu pergerakan data itu setiap waktu supaya saya bisa buat kebijakan yang efisien dan cepat. Kalau kita lengah, kita akan keluarkan biaya yang sangat besar," lanjut dia.

Bahkan, dirinya sampai memantau menu apa saja yang diberikan rumah sakit provinsi maupun kabupaten/kota untuk para pasien Covid-19.

Tujuannya, agar proses pemulihan pasien berjalan maksimal dengan asupan gizi yang baik.

Sutarmidji mengungkapkan, ada sejumlah makanan khusus yakni madu, pepaya, pisang, alpukat hingga telur rebus yang diberikan kepada pasien.

Baca juga: 80 Persen Pasien Positif Virus Corona di Kalbar Sudah Sembuh

"Kan itu saja sebenarnya obat mereka. Kalau diberikan itu paling lama 21 hari mereka udah selesai (sembuh)," tutur dia.

Selain itu, Sutarmidji juga mengevaluasi diagnosis kepada pasien.

Dia mencontohkan, jika individu berstatus orang tanpa gejala (OTG), maka tidak harus dirawat di rumah sakit.

Para OTG bisa menjalani isolasi mandiri di rumah atau tempat yang disiapkan pemerintah provinsi.

Baca juga: UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 2 Juli 2020

Kemudian, Sutarmidji juga menyebut telah memberikan teguran kepada bupati/wali kota yang tidak mengedukasi masyarakat soal Covid-19.

"Misalnya ada bupati menjenguk pasien positif, itu kita ingatkan. Sebab seharusnya bisa dijenguk setelah selesai 14 hari dan sembuh," tutur dia.

"Jika demikian, bisa disalahartikan masyarakat dan membahayakan," tambah Sutarmidji.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com