Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Kompas.com - 02/07/2020, 23:30 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas KPAI secara daring, Kamis (11/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, penerapan fase kenormalan baru tidak lepas dari potensi penularan Covid-19.

Menurut Ma'ruf, penularan Covid-19 akan semakin rawan, terutama di kawasan pusat perekonomian masyarakat.

"Dengan diberlakukannya new normal, sudah beraktivitas kembali perekonomian, maka kerawanan terjadinya penularan di berbagai tempat ekonomi jadi sangat potensial," ujar Ma'ruf dalam peringatan haul ke-49 pendiri NU, K.H. Abdul Wahab Chasbullah, melalui telekonferensi, Kamis (2/7/2020) malam.

Baca juga: Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan agar tempat-tempat yang menjadi pusat perekonomian aman dari Covid-19.

Protokol kesehatan yang harus dilaksanakan antara lain, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun.

"Karena itu, selain tempatnya harus betul-betul sudah aman Covid-19, masyarakat harus sadar bahaya Covid-19, untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan imunisasi diri supaya tidak tertular," kata dia.

Baca juga: Wapres Maruf Amin: Tatanan Normal Baru Perlu Inovasi

Sebelumnya, pemerintah telah memulai tahapan rencana pembukaan sembilan sektor ekonomi dan penetapan 102 kabupaten/kota untuk pelaksanaan program masyarakat produktif dan aman Covid-19.

Kesembilan sektor tersebut meliputi pertambangan, perminyakan, industri, konstruksi, perkebunan, pertanian dan peternakan, perikanan, serta logistik dan transportasi barang.

Namun, pelaksanaan program hanya berlaku bagi daerah yang berstatus zona hijau dan tidak terdapat kasus Covid-19.

Baca juga: Pemerintah: Pembukaan 9 Sektor Ekonomi Jalan Tengah di Tengah Pandemi Covid-19

Ketua Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, pemerintah daerah (pemda) di zona hijau diberikan kewenangan untuk memulai pra-kondisi atas tahapan rencana pembukaan sektor ekonomi.

"Berdasarkan laporan yang diterima Ketua Gugus Tugas, kebijakan tersebut telah direspons baik oleh pimpinan daerah di 102 kabupaten/kota," kata Doni melalui keterangan tertulis, Jumat (5/6/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Ini 7 Kandidat Vaksin yang Sedang Uji Klinis Tahap Ketiga

Nasional
Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X