Manajemen Sebut Penghentian Paket Pelatihan Prakerja Masukan dari Banyak Pihak

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Ruky mengatakan penghentian paket pelatihan Kartu Prakerja merupakan tindak lanjut dari masukan berbagai pihak terkait pengelolaan anggaran.

Ia menyatakan Komite Cipta Kerja mendapat masukan dari berbagai lembaga, peserta, dan elemen masyarakat sipil.

Masukan-masukan tersebut menjadi pertimbangan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Kartu Prakerja.

Baca juga: Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, Mitra Dilarang Jualan Bundling

Saat ditanya apakah penghentian paket pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panji menjawab pihaknya menerima masukan semua lembaga.

"Ini bagian dari evaluasi menyeluruh oleh Komite. Komite menerima masukan dari peserta, lembaga pengawas, dan dari masyarakat juga," kata dia saat dihubungi, Kamis (2/7/2020).

Sebelumnya Kartu Prakerja menjadi sorotan setelah KPK melakukan kajian terkait program tersebut.

Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut.

Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.

Baca juga: Paket Pelatihan Kartu Prakerja Disetop, Anggaran Tak Berubah

KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang.

Lembaga anti-rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan.

Lalu terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.