Ia menyatakan Komite Cipta Kerja mendapat masukan dari berbagai lembaga, peserta, dan elemen masyarakat sipil.
Masukan-masukan tersebut menjadi pertimbangan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan Kartu Prakerja.
Saat ditanya apakah penghentian paket pelatihan tersebut merupakan tindak lanjut dari kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Panji menjawab pihaknya menerima masukan semua lembaga.
"Ini bagian dari evaluasi menyeluruh oleh Komite. Komite menerima masukan dari peserta, lembaga pengawas, dan dari masyarakat juga," kata dia saat dihubungi, Kamis (2/7/2020).
Sebelumnya Kartu Prakerja menjadi sorotan setelah KPK melakukan kajian terkait program tersebut.
Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait pelaksanaan program tersebut.
Pertama yakni proses pendaftaran, di mana banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.
KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang.
Lembaga anti-rasuah itu juga menyebut banyak pelatihan online Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang disyaratkan.
Lalu terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus online yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya di lapangan.
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/13524401/manajemen-sebut-penghentian-paket-pelatihan-prakerja-masukan-dari-banyak