Kompas.com - 01/07/2020, 06:26 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah rapat audiensi dengan korban first travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/Firda Zaimmatul MufarikhaWakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang setelah rapat audiensi dengan korban first travel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menjelaskan alasan mengapa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) diusulkan ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Menurut Marwan, hingga saat ini pembahasan RUU PKS belum memungkinkan karena lobi-lobi dengan seluruh fraksi di DPR masih sulit dilakukan.

"Saya dan teman-teman di Komisi VIII melihat peta pendapat para anggota tentang RUU PKS masih seperti (periode) yang lalu. Butuh ekstra untuk melakukan lobi-lobi," kata Marwan saat dihubungi Kompas.com, Rabu (1/7/2020).

Baca juga: RUU PKS Dinilai Lebih Penting Dibandingkan RUU Ketahanan Keluarga

Marwan mengatakan, sejak periode lalu pembahasan RUU PKS masih terbentur soal judul dan definisi kekerasan seksual.

Selain itu, aturan mengenai pemidanaan masih menjadi perdebatan.

"Masih seperti saat itu, yaitu judul, definisi, dan pemidanaan. Tentang rehabilitasi perlindungan. Jadi yang krusial adalah judul definisi. Definisi sebenarnya sudah hampir mendekati waktu itu," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian, lanjut Marwan, Komisi VIII berpandangan akan banyak pihak yang butuh diakomodasi lewat rapat dengar pendapat umum (RDPU) dalam pembahasan RUU PKS.

Maka, ia mengatakan RUU PKS nyaris tidak mungkin dibahas dan diselesaikan hingga Oktober 2020.

"Kemudian ketika kami nanti buka pembahasan RUU PKS ini pasti banyak yang akan meminta untuk didengarkan pendapatnya. Maka butuh RDPU lagi, sambil membahas sambil RDPU. Karena itu tidak mungkin kita selesaikan sampai Oktober," tuturnya.

Marwan pun menjamin RUU PKS akan didaftarkan kembali sebagai Prolegnas Prioritas 2021. Menurutnya, RUU PKS hanya digeser dari Prolegnas Prioritas 2020 ke 2021.

Dia juga memastikan RUU PKS dibahas oleh DPR dan pemerintah.

"Masuk. (Pasti) dibahas. Itu usulan kita. Kalau itu kan harus (dibahas) karena itu undang-undang carry over," ujar Marwan.

Baca juga: Komisi VIII Usulkan RUU PKS Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020

Soal usul penarikan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 disampaikan Marwan dalam rapat koordinasi evaluasi prolegnas bersama Badan Legislasi DPR, Selasa (30/6/2020).

RUU PKS merupakan RUU inisiatif DPR dan berstatus carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya.

Sementara itu, Komisi VIII mengusulkan memasukkan RUU tentang Kesejahteraan Lanjut Usia untuk masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Cegah Penularan Covid-19, Jokowi Imbau Masyarakat Tak Makan di Tempat

Nasional
Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Satgas Covid-19: Tingkatkan Penanganan di IGD agar Kasus Kematian Turun

Nasional
Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Stepanus Robin Ubah Keterangan di Sidang, KPK: Akan Kami Ungkap Kebenarannya

Nasional
Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Menanti Tindakan Korektif Pimpinan KPK atas Malaadministrasi TWK

Nasional
Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Pembatasan Waktu Makan 20 Menit di Warteg yang Tuai Polemik...

Nasional
Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Duduk Perkara Kekerasan Tentara terhadap Warga di Merauke Versi TNI AU

Nasional
[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

[POPULER NASIONAL] 2.069 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari | KPK Diminta Tindaklanjuti Temuan Ombudsman

Nasional
KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Nasional
Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

Nasional
Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Periksa Hengky Kurniawan, KPK Dalami Pembagian Tugas dengan Aa Umbara di Bandung Barat

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Periksa Saksi, KPK Dalami Penerimaan dan Penggunaan Uang Eks Penyidik Stepanus Robin

Nasional
Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Kuasa Hukum Yakin Hakim Kabulkan Permohonan Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Megawati Instruksikan Kader PDI-P Bantu Penanganan Pandemi Lewat Kegiatan Partai

Nasional
Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Mendagri: Saya Ingin Lihat Pemda Mana yang Sukses Bentuk Tim Tracing Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X