Anggaran Kesehatan Baru Terserap 1,53 Persen, Wakil Ketua Komisi IX: Menkes Harus Kerja Ekstra

Kompas.com - 29/06/2020, 20:35 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat rapat kerja secara virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kamis (2/4/2020). Dok. Humas DPR Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat rapat kerja secara virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kamis (2/4/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera mencairkan dana tunjangan bagi tenaga medis yang menangani Covid-19.

Hal ini disampaikan Nihayatul menanggapi keluhan Presiden Joko Widodo yang menilai serapan anggaran di bidang kesehatan masih rendah yakni 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

"Memang perlu kerja yang lebih ekstra dari Menkes terkait intesif tenaga kesehatan, tenaga medis itu, karena mereka yang bekerja betul, bahkan kita dapat informasi di bawah bagaimana ada honor mereka ada yang belum turun dan sebagainya," kata Nihayatul saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jokowi Diminta Cari Akar Masalah Rendahnya Penyerapan Anggaran Kesehatan

Nihayatul mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, intensif untuk tenaga medis dalam anggaran Kemenkes sebesar Rp 5,9 triliun. Namun, yang baru direalisasikan masih Rp 100 miliar.

Menurut Nihayatul, salah satu penyebabnya adalah data yang dimiliki Kemenkes belum lengkap.

"Salah satu penyebab adalah data blm lengkap. nah ini, saya ingin mengatakan, ini adalah kerja semua pihak, kerja seluruh lapisan bukan hanya Kemenkes pusat, tetapi sampai kebawah Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten kota," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Menteri

Nihayatul mengatakan, Kemenkes pusat mendapatkan data-data tenaga medis dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan.

Oleh karenanya, menurut dia, kemarahan Presiden Jokowi terkait tunjangan tenaga medis harus dimaknai untuk seluruh lapisan di bidang kesehatan agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini bukan bagaimana percepatan menyerap dana, tapi bagaimana penyerapan dana itu adalah untuk mengukur kinerja yang ada di masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

Lebih lanjut, Nihayatul juga mengatakan, dari data yang diperolehnya per 27 Juni 2020 anggaran di bidang kesehatan sudah dikeluarkan hingga 4,68 persen dari anggaran Rp 75 miliar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.