Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Kesehatan Baru Terserap 1,53 Persen, Wakil Ketua Komisi IX: Menkes Harus Kerja Ekstra

Kompas.com - 29/06/2020, 20:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto segera mencairkan dana tunjangan bagi tenaga medis yang menangani Covid-19.

Hal ini disampaikan Nihayatul menanggapi keluhan Presiden Joko Widodo yang menilai serapan anggaran di bidang kesehatan masih rendah yakni 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.

"Memang perlu kerja yang lebih ekstra dari Menkes terkait intesif tenaga kesehatan, tenaga medis itu, karena mereka yang bekerja betul, bahkan kita dapat informasi di bawah bagaimana ada honor mereka ada yang belum turun dan sebagainya," kata Nihayatul saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Baca juga: Jokowi Diminta Cari Akar Masalah Rendahnya Penyerapan Anggaran Kesehatan

Nihayatul mengatakan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, intensif untuk tenaga medis dalam anggaran Kemenkes sebesar Rp 5,9 triliun. Namun, yang baru direalisasikan masih Rp 100 miliar.

Menurut Nihayatul, salah satu penyebabnya adalah data yang dimiliki Kemenkes belum lengkap.

"Salah satu penyebab adalah data blm lengkap. nah ini, saya ingin mengatakan, ini adalah kerja semua pihak, kerja seluruh lapisan bukan hanya Kemenkes pusat, tetapi sampai kebawah Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten kota," ujarnya.

Baca juga: Istana Sebut Jokowi Sudah Berulang Kali Ingatkan Menteri

Nihayatul mengatakan, Kemenkes pusat mendapatkan data-data tenaga medis dari rumah sakit dan Dinas Kesehatan.

Oleh karenanya, menurut dia, kemarahan Presiden Jokowi terkait tunjangan tenaga medis harus dimaknai untuk seluruh lapisan di bidang kesehatan agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

"Ini bukan bagaimana percepatan menyerap dana, tapi bagaimana penyerapan dana itu adalah untuk mengukur kinerja yang ada di masyarakat," ucapnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Serapan Anggaran Kesehatan dalam PEN Sudah 4,68 Persen

Lebih lanjut, Nihayatul juga mengatakan, dari data yang diperolehnya per 27 Juni 2020 anggaran di bidang kesehatan sudah dikeluarkan hingga 4,68 persen dari anggaran Rp 75 miliar.

"Per tanggal 27 Juni kemarin sudah ada laporan terbaru dari Kemenkeu bahwa yang masuk adalah 4,68 persen yang sudah terserap dari dana Rp 75 triliun," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyentil Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto lantaran rendahnya penyerapan anggaran kesehatan .

Hal itu terungkap melalui video yang tayang di akun YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).

Baca juga: Jokowi Marah, Peringatan Keras untuk Para Menteri, dan Pesan di Balik Kejengkelannya...

Video itu berisi pidato Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020).

Kepala Negara mengaku jengkel dengan sejumlah menterinya yang menurutnya masih menganggap situasi pandemi saat ini bukan sebuah krisis.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com