Jokowi Ancam Reshuffle, PPP: Semua Kewenangan Ada di Presiden

Kompas.com - 29/06/2020, 13:36 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Sekjen PPP Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani menilai, kemarahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, merupakan pukulan bagi para menteri, agar bekerja lebih keras dan peka di masa pandemi Covid-19.

"Kekecewaan atau kemarahan Presiden Jokowi kepada sejumlah menteri kabinetnya merupakan lecutan agar menteri-menteri yang kinerjanya tidak maksimal untuk bekerja lebih keras dan lebih peka dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid-19," kata Arsul saat dihubungi, Senin (29/6/2020).

Arsul menilai, pelaksanaan reshuffle anggota kabinet kerja bukan hal yang baru dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Istana Unggah Video Jokowi Marah, Dinilai Sengaja Lempar Spekulasi Reshuffle

Keputusan untuk reshuffle atau meleburkan kementerian adalah kewenangan presiden.

"Itu biar jadi urusan Presiden, juga soal struktur kabinet pasca reshuffle. Mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan, maka itu juga semua kewenangan presiden," ujarnya.

Arsul juga mengatakan, partai politik pendukung tidak bisa mencampuri keinginan presiden untuk me-reshuffle menteri, kecuali diminta pandangan dan mengirimkan nama.

"Batasannya adalah UUD NRI tahun 1945 dan UU Kementerian Negara. Sepanjang tidak menabrak konstitusi dan UU tersebut, maka parpol enggak bisa ikut campur kecuali diminta pandangannya atau diminta mengirimkan nama dalam reshuffle tersebut," ucapnya.

Baca juga: PKB Nilai Ancaman Reshuffle Jokowi Harus Jadi Pelecut Kerja Menteri

Lebih lanjut, Arsul mengatakan, PPP melihat dua hal dari kinerja para menteri selama masa pandemi.

Pertama, ada anggota kabinet yang sulit diukur kinerjanya, karena tidak terbuka pada media tentang apa yang sudah dan sedang dikerjakan.

Kedua, ada anggota kabinet yang kurang berkoordinasi dengan anggota kabinet lain sehingga kebijakan pemerintah menjadi tumpang tindih.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X