Hari Anti Narkotika Internasional, Wapres: Generasi Milenial Harus Dapat Perhatian Khusus

Kompas.com - 26/06/2020, 13:35 WIB
K.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) DOK/WapresRIK.H. Maruf Amin ketika menjadi Keynote Speaker pada Seminar Nasional Virtual yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, generasi milenial pada rentang usia 15-35 tahun harus mendapatkan perhatian khusus agar mereka tak terpapar narkotika dan obat-obatan terlarang.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2020 yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) secara daring, Jumat (26/6/2020).

"Kelompok masyarakat yang paling rawan terpapar penyalahgunaan narkoba adalah mereka yang berada pada rentang usia 15-35 tahun atau generasi milenial. Hal ini memerlukan perhatian khusus," kata Ma'ruf dalam sambutannya.

Baca juga: Hari Anti Narkotika Internasional, Ketua DPR: Jangan Pernah Lengah Lawan Narkoba

Ma'ruf mengatakan, data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi masalah narkotika menyebutkan, pada tahun 2018 terdapat 275 juta penduduk dunia atau 5,6 persen dari penduduk dunia usia 15-64 tahun pernah mengonsumsi narkoba.

Sementara berdasarkan data BNN angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 3,37 juta jiwa dengan rentang usia 10-59 tahun.

Kemudian tahun 2019 naik menjadi 3,6 juta, sedangkan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di tahun 2018 mencapai angka 2,29 juta.

"Generasi milenial pada dekade mendatang akan muncul sebagi pengganti generasi saat ini," kata dia.

Baca juga: HANI 2020, Wapres: Narkotika dan Covid-19 Butuh Penanganan yang Sama

"Mereka harus sehat dan produktif. Harus hidup 100 persen dan hidup bahagia tanpa narkoba," lanjut Ma'ruf.

Apalagi saat ini Indonesia mulai memasuki bonus demografi yang tumpuannya berada di para generasi milenial tersebut.

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, salah satu sebab terjadinya peredaran narkoba adalah masih tingginya supply and demand.

Dengan demikian, upaya preventif melalui strategi demand reduction dan penegakan hukum sebagai strategi supply reduction harus terus dilakukan BNN secara konsisten.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar Ke Jakarta

Nasional
ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

ICJR: UU ITE Tidak Melindungi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Nasional
Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Muhadjir Akui Pemerintah Teledor Saat Awal Pandemi Covid-19

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Koreksi Zonasi Warna Penanda Risiko Covid-19

Nasional
Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Begini Nasib Uji Klinis Vaksin Nusantara Usai Muncul Nota Kesepahaman KSAD, Menkes, dan BPOM

Nasional
Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Hari Ini dalam Sejarah, Saat Soeharto Resmikan Pembukaan TMII

Nasional
Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Menko PMK Ungkap PPKM adalah Strategi Baru Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Sebut Indonesia Dililit Hutang, Dimyati: RUU Perampasan Aset Perlu Jadi Prioritas

Nasional
Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Pemerintah Diminta Klarifikasi soal Nama KH Hasyim Asy'ari yang Tak Tercantum dalam Draf Kamus Sejarah

Nasional
Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Menteri PAN RB Jamin Kerahasiaan dan Keamanan Soal Seleksi CASN 2021

Nasional
Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Serahkan Soal Tes Calon ASN ke Menpan RB, Nadiem Komitmen Bantu Rekrut Smart ASN

Nasional
Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Kemkominfo: Konten Jozeph Paul Zhang Langgar UU ITE

Nasional
Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Moeldoko: Soal Reshuffle yang Tahu Hanya Presiden

Nasional
Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Pemerintah Perkirakan 13 Persen dari 80 Juta Pemudik Nekat Mudik Meski Dilarang

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Menko PMK: Pemerintah Tak Ingin Lebaran 2021 Jadi Pemicu Utama Naiknya Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X