Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puskesmas Diminta Fasilitasi Tes Covid-19 untuk Santri yang Akan Kembali ke Pesantren

Kompas.com - 25/06/2020, 09:20 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meminta Puskesmas harus memfasilitasi tes cepat atau rapid test maupun tes swab bagi para santri yang akan kembali ke pondok pesantren.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, dirinya sudah meminta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk memberikan surat edaran kepada puskesmas-puskesmas terkait hal tersebut.

"Saya sudah minta Menkes untuk ada edaran ke puskesmas-puskesmas, kalau ada santri yang mau berangkat ke pesantren dari kampungnya harus difasilitasi tes baik rapid maupun swab test," ujar Muhadjir dalam acara "Ngobrol Pintar di MUI", Rabu (24/6/2020) malam.

Baca juga: Santri Wajib Tes PCR, Wapres: Pesantren di Era New Normal Harus Aman

Hal tersebut dibutuhkan karena puskesmas juga sudah diberikan anggaran oleh pemerintah melalui dana khusus penanganan Covid-19.

Tidak hanya itu, bagi puskesmas yang berada di dekat pesantren, mereka juga harus memberikan fasilitas yang sama kepada para santri.

Apalagi, jika pesantren terdekat itu sudah dipastikan akan membuka kembali kegiatan belajar-mengajar mereka.

"Harus dipastikan ketika santri datang ke pondok pesantren betul-betul aman (Covid-19). Kalau sudah aman dia tinggal di situ, harus steril," kata Muhadjir.

"Tak boleh lagi ada orang luar yang datang ke situ, termasuk orangtuanya kalau mau datang harus melalui prosedur ketat," tutur dia.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta Pesantren Kembali Dibuka

Muhadjir mengatakan, dengan demikian maka pondok pesantren akan menjadi tempat yang sangat aman dari Covid-19 jika sejak awal sudah steril.

Ia pun berharap pesantren dapat menjadi model percontohan bagi sekolah-sekolah reguler sebelum membuka kembali kegiatan belajar-mengajar.

Hal tersebut sangat penting demi menghindari kemungkinan munculnya klaster baru dari Covid-19.

"Tapi saya optimistis (di pesantren) kecil kemungkinan terjadinya klaster baru. Apalagi yang datang santri-santri masih mudah yang imunitasnya baik. Justru yang harus diamankan itu pengurusnya, kyai-kyainya," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Pimpinan Pesantren Diberi Keleluasaan soal Keputusan Dimulainya Kegiatan Belajar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com