Ditanya soal Jaminan Pilkada Tak Sebarkan Covid-19, Ini Jawaban KPU...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebut bahwa pihaknya dapat menjamin Pilkada 2020 tak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 meski digelar di tengah pandemi.

Namun, menurut Arief, jaminan itu hanya dapat terjadi apabila penyelenggara dan masyarakat pemilih mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di tahapan pilkada dengan disiplin.

Hal ini Arief sampaikan menjawab pertanyaan mengenai jaminan keamanan Pilkada 2020 dalam sebuah diskusi yang digelar secara virtual, Rabu (24/6/2020).

"Apakah KPU yakin dan mampu menjamin bahwa tidak muncul klaster baru? Apa yang dilakukan oleh KPU menjamin bahwa tidak akan muncul klaster baru, sepanjang seluruh protokol kesehatannya dipatuhi bukan hanya oleh penyelenggara," kata Arief.

Baca juga: Verifikasi Administrasi, 12.577 Dukungan Calon Petahana Pilkada Jember Tidak Sah

Ia mengakui bahwa ada sejumlah tahapan pilkada yang berpotensi menimbulkan interaksi langsung antara penyelenggara atau petugas pemilu dengan pemilih.

Tahapan itu misalnya, verifikasi faktual dukungan calon kepala daerah perseorangan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara.

Namun, menurut Arief, apabila seluruh pihak yang terlibat pilkada patuh pada protokol kesehatan, tidak akan muncul klaster baru penyebaran Covid-19 akibat gelaran Pilkada.

"Kalau semua mematuhi, tidak akan ada klaster baru yang disebabkan oleh karena pelaksaan tahapan pemilu," ujar dia.

Baca juga: Gelar Pilkada Saat Pandemi Corona, KPU Kepri Tambah TPS, Petugas Harus Pakai APD

Arief yakin bahwa Peraturan KPU (PKPU) terkait pelaksanaan pilkada di tengah pandemi mampu mencegah penularan Covid-19 di tahapan pemilihan kepala daerah.

Sebab, PKPU itu mengatur pelaksanaan pilkada dengan protokol kesehatan berupa jaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan lainnya.

Namun demikian, KPU punya keterbatasan karena tak bisa mengatur pemilih atau pendukung calon kepala daerah.

Oleh karenanya, menurut Arief, untuk menciptakan pilkada yang aman dari Covid-19, dibutuhkan peran dari semua pihak. Tidak hanya penyelenggara, tapi juga kandidat calon dan pemilih.

Baca juga: Ketua KPU Cemas, Tambahan Anggaran Pilkada Belum Bisa Dicairkan

"Kami ingin pilkada ini berjalan lancar sukses tapi kami juga butuh dukungan," kata Arief.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan pilkada lanjutan pasca penundaan dimulai pada Senin (15/6/2020).