PAN RB Tunda Tunjangan Kinerja Kementerian/Lembaga yang Belum Selesaikan Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 22/06/2020, 16:14 WIB
MenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariMenPAN-RB Tjahjo Kumolo usai memberikan penghargaan zona integritas kepada instansi dan lembaga pusat serta daerah di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tunjangan kinerja bagi kementerian/lembaga atau daerah yang belum menyelesaikan reformasi birokrasi akan ditunda terlebih dahulu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat membuka webinar bertajuk "Birokrasi di Era Disrupsi dan Tatanan Normal Baru" secara daring, Senin (22/6/2020).

"Mohon maaf bagi kementerian/lembaga atau daerah yang belum selesai melakukan reformasi birokrasi, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, untuk menunda dulu tunjangan kinerjanya," ujar Tjahjo.

Baca juga: Kemenpan RB Ungkap Alasan ASN Tak Dibolehkan Mudik

Ia mengatakan, penyederhanaan birokrasi untuk jangka pendek sudah dilakukan sebelum muncul pandemi Covid-19.

Penyederhanaan atau reformasi birokrasi ini merupakan salah satu visi-misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam rencana pembangunan lima tahun ke depan.

Tujuannya adalah untuk mempercepat kementerian/lembaga memberikan perizinan agar investasi pusat dan daerah berjalan dengan baik.

"Kemudian pertumbuhan daerah dan pusat cepat serta mempercepat memberikan layanan publik di semua kementerian/lembaga yang ada," kata mantan Menteri Dalam Negeri ini.

Baca juga: Kemenpan-RB Rampungkan Pemangkasan Eselon, Dari 159 Tersisa 3

Tjahjo mengatakan, hingga bulan Juni ini, penyederhanaan birokrasi yang selesai dilakukan sejumlah kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sudah mendekati 60 persen.

Apalagi, dalam rapat yang dipimpin Wakil Presiden, diharapkan pada Desember mendatang seluruh kementerian/lembaga dan daerah sudah menyelesaikan reformasi birokrasinya.

"Sehingga tahap-tahap berikutnya akan ada sejumlah hal yang harus terus kita perbaiki termasuk tunjangan, insentif, dan sebagainya," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

UPDATE 25 Oktober: Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa Capai 4.327.144

Nasional
Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Survei IPI: 69,6 Persen Responden Setuju Publik Kian Takut Sampaikan Pendapat

Nasional
Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Andalkan BPJS Kesehatan, Pria Ini Berjuang Sembuh dari Gagal Ginjal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

UPDATE 25 Oktober: 313.764 Pasien Covid-19 Sembuh, Ada Penambahan 4.545

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

UPDATE 25 Oktober: Tambah 94, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 13.299

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

UPDATE 25 Oktober: Tambah 3.732, Kasus Covid-19 di Tanah Air Capai 389.712

Nasional
FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

FSGI Nilai 80 untuk Kebijakan Nadiem Makarim yang Ini

Nasional
Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Setahun Jadi Mendikbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari FSGI

Nasional
Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Menko PMK Minta Utamakan Sosialisasi dan Edukasi Protokol Kesehatan

Nasional
Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Jusuf Kalla: Museum Nabi Muhammad SAW Akan Jadi Ikon Baru Jakarta

Nasional
113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

113 Oknum Polisi Dipecat Sepanjang 2020, Mayoritas Terjerat Kasus Narkoba

Nasional
Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Menko PMK Sebut Ketimpangan Distribusi Dokter Jadi Tantangan Terbesar Kesehatan Nasional

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

UPDATE 25 Oktober: 1.668 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Polandia dan Portugal

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 Oktober: 2.497 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Menko PMK Akui Rokok Penghasil Devisa Tertinggi, tetapi Sebabkan Kerugian Kesehatan yang Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X