Kisah Panjang Nazaruddin: Kasus Wisma Atlet, Red Notice Interpol, hingga Sel Mewah di Sukamiskin

Kompas.com - 18/06/2020, 14:16 WIB
M Nazaruddin bersaksi dalam sidang Angelina Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/11/2012). Angie menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di Kemenpora dan Kemendiknas. TRIBUN/DANY PERMANA M Nazaruddin bersaksi dalam sidang Angelina Sondakh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (29/11/2012). Angie menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah dalam penganggaran di Kemenpora dan Kemendiknas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin telah bebas dari Lapas Sukamiskin, Minggu (14/6/2020) lalu setelah memperoleh Cuti Menjelang Bebas (CMB).

Kebebasan Nazaruddin ini menjadi sorotan khusus karena proses penegakan dalam kasus yang menjerat Nazaruddin tersebut penuh dengan drama.

Sebelum terjerat kasus korupsi, Nazaruddin disebut sebagai salah satu kader muda terbaik yang dimiliki Partai Demokrat.

Di usianya yang baru 33 tahun itu, Nazaruddin memegang kendali puluhan perusahaan di bawah naungan induk perusahaan Grup Permai.

Dia pun menempati jabatan struktural penting di Partai Demokrat

Baca juga: KPK: Kegiatan Bisnis Nazaruddin, Bukti Lemahnya Pengawasan Lapas

Setelah terjerat kasus, Nazaruddin semakin menjadi buah bibir karena aksinya kabur ke luar negeri hingga 'nyanyiannya' di ruang sidang.

Berikut rekam jejak Nazaruddin, mulai dari terjerat kasus hingga akhirnya bebas:

Tersangka Kasus Wisma Atlet

Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang pada 30 Juni 2011.

Kasus ini melibatkan tiga tersangka lainnya, yakni Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam, Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang, dan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah, Mohamad El Idris.

Sebelum menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka, KPK telah tiga kali memanggil Nazaruddin sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Baca juga: Tak Ada Kejutan dari Nyanyian Nazaruddin

Namun, Nazaruddin selalu mangkir dan sudah berada di luar negeri saat ia ditetapkan sebagai tersangka.

Masuk DPO Interpol

Nazaruddin masuk dalam daftar pencarian orang Kepolisian Internasional (interpol) setelah KPK mengajukan penerbitan red notice atas nama Nazaruddin melalui Mabes Polri.

"Iya, resmi DPO, sudah ada namanya di situs interpol Indonesia," ujar Juru Bicara KPK Johan Budi di Gedung KPK Jakarta pada 5 Juli 2011.

Dengan demikian, kata Johan, polisi internasional di negara anggota International Criminal Police Organization (ICPO) dapat menangkap Nazaruddin.

Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Porli Komjen Ito Sumardi mengungkapkan bahwa permintaan penerbitan red notice atas nama Nazaruddin tersebut diterima Polri dari KPK sejak Senin (4/7/2011) dan langsung diteruskan ke ICPO.

Kemudian, ICPO menyebarluaskannya ke 188 negara anggota ICPO.

Baca juga: Nazaruddin: Dugaan Aliran Uang ke SBY, Itu Tipu-tipu

Ditangkap di Kolombia

Nazaruddi dan istrinya, Neneng Sri Wahyuni, akhirnya ditangkap Interpol di wilayah Cartagena, Kolombia pada 6 Agustus 2011.

Selama pelariannya, Nazaruddin diketahui sempat berada di beberapa negara antara lain Singapura, Vietnam, Malaysia, dan Filipina.

Nazaruddin disebut menggunakan identitas palsu untuk dapat berpindah-pindah negara sehingga menyulitkan pengejaran.

Selama pelariannya itu pula Nazaruddin sempat mengadakan komunikasi jarak jauh dengan pewarta warga, Iwan Piliang.

Melalui Skype, Nazar menuding sejumlah pihak termasuk Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Wakil Pemimpin KPK Chandra M Hamzah (sekarang mantan) merekayasa kasusnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Mantapkan Fungsi Organisasi, Korpri Diharapkan Jadi Role Model Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Pasca-aksi Teror di Sigi, PBNU Minta Masyarakat Jangan Terprovokasi

Nasional
Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Jokowi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural, Ini Rinciannya

Nasional
Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Tokoh Masyarakat Diminta Jaga Situasi Tetap Kondusif Pasca-aksi Teror di Sigi

Nasional
Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Ketua MPR Prihatin Calon Besan Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Nasional
Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Anggota Komisi III Minta Polri Buru Pelaku Teror di Kabupaten Sigi

Nasional
Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Layanan Digital Jadi Favorit, BPJS Kesehatan Sudah Kembangkan Sistem Antri Daring di 2.028 RS

Nasional
UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

UPDATE 29 November: Total 2.035 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 7 WNI Sembuh di 2 Negara

Nasional
Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Jokowi Ungkap Sederet Bantuan untuk Guru pada Masa Pandemi, dari Kuota Internet hingga BLT

Nasional
UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 29 November: 3.531 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Banyak Orang Tua Tak Sabar Sekolah Dibuka Lagi, Jokowi: Kita Harus Hati-hati

Banyak Orang Tua Tak Sabar Sekolah Dibuka Lagi, Jokowi: Kita Harus Hati-hati

Nasional
Pilkada 9 Desember 2020 Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

Pilkada 9 Desember 2020 Ditetapkan Jadi Hari Libur Nasional

Nasional
Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Ini Tema Naskah Khotbah Shalat Jumat yang Akan Disusun oleh Kemenag

Nasional
“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X