Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kembangkan EBT Lebih Masif, Dirjen EBTKE Lakukan Restrukturisasi dan Refocusing

Kompas.com - 18/06/2020, 13:21 WIB
Maria Arimbi Haryas Prabawanti,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang berproses untuk restructure atau pembenahan kembali dan refocusing perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Hal itu dilakukan agar dapat mengembangkan EBT lebih masif lagi sehingga bisa bermanfaat bagi kehidupan bangsa dan negara.

Hal tersebut disampaikan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya saat menjadi narasumber pada gelaran website seminar (webinar) yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (ECADIN), Kamis (11/6/2020).

Menurut dia, selama ini pihaknya masih berfokus pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Baca juga: Realisasi Investasi Sektor EBTKE Baru Sebesar 800 Miliar Dollar AS

"Sementara, kita punya peluang besar dan mungkin bisa sebesar yang sekarang dikembangkan PLN, yaitu potensi demand atau banyaknya permintaan yang bisa dioptimalkan," kata dia.

Harris menilai, hal tersebut jelas di luar dari apa yang sudah direncanakan PLN, sehingga harus dicermati agar potensi yang ada bisa dikembangkan.

"Contohnya, di Kalimantan Utara (Kaltara) ada potensi EBT yang sangat besar jika dikembangkan bisa mencapai 9.000 megawatt (MW) hanya dengan mengimplementasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) secara cash cap di dalam satu aliran sungai," jelasnya.

Meski demikian, Harris mengungkapkan, kendala di Kaltara adalah belum cukupnya demand untuk menyerap energi itu.

Webinar yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (ECADIN), Kamis (11/06/2020).Dok. Kementrian ESDM Webinar yang diselenggarakan Energy Academy Indonesia (ECADIN), Kamis (11/06/2020).

"Jadi perlu ada program yang bisa mengintegrasikan demand dan supply, ini yang coba kita pikirkan bagaimana untuk mengimplementasikannya," kata Harris dalam keterangan tertulisnya.

Selanjutnya, Harris mengatakan, Kementerian ESDM saat ini sedang berdiskusi serius dengan tim dari Australia. Tim ini sedang menjajaki kemungkinan pembangunan pembangkit PLTA di daerah Papua dengan total kapasitas 20.000 MW.

"Juga sedang berproses untuk membuat pilot project dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mendukung PLTS cold storage yang selama ini masih mengandalkan pasokan listrik dari PLN," ujarnya.

Dalam keterangan tertulisnya, Harris mengatakan, apabila hal itu terwujud berpeluang untuk melakukan penghematan melalui pemanfaatan EBT.

Baca juga: Jaksa Tolak Permintaan Hadirkan Dirjen EBTKE dan Menteri ESDM di Persidangan

“Jadi bisa dibayangkan saat ini, jika dikumpulkan pembangkit hydro kita itu belum sampai 10.000 MW. Ini adalah peluang-peluang yang bisa diakselerasi dengan semakin besarnya perhatian kita kepada energi bersih termasuk air, surya, angin, dan bioenergi," kata Harris

Hal tersebut, kata Harris, akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada bangsa dan negara dan untuk mewujudkannya diperlukan dukungan bersama.

Menyoroti kebijakan Kementerian ESDM

Dalam dialog interaktif online tersebut, Harris juga menyoroti upaya Kementerian ESDM saat ini dalam mengurangi subsidi jangka panjang, menurunkan biaya listrik dan meningkatkan peran energi terbarukan.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com