Kompas.com - 04/08/2013, 23:01 WIB
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (2/8/2013). KOMPAS.com/Icha RastikaMantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, usai diperiksa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (2/8/2013).
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali menilai masyarakat tidak terkejut dengan "nyanyian" baru mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang menyebut sejumlah pihak terlibat kasus dugaan korupsi. Sebab, terpidana kasus korupsi wisma atlet itu hanya menyebut nama-nama dalam lingkungan parlemen.

"Kalau hanya menyebut nama-nama DPR, muter-muter itu saja, pemirsa, publik, yang dengar enggak terlalu bingung. Artinya enggak ada kejutan. Tapi kalau misalnya sebut nama seseorang, dan itu misalnya dari Cikeas, wah, itu baru, baru sekarang ada gemanya," ujar Effendi sebelum acara diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Minggu (4/8/2013).

Effendi berpendapat, gaya bicara Nazaruddin yang seolah siap menjadi justice collabolator akan sulit dipercayai rakyat. Menurut dia, biasanya gaya seorang justice collabolator adalah sedikit introvert. Mereka biasanya akan lebih pendiam, benar-benar menyesal melakukan korupsi, baru kemudian bersedia membeberkan kasus dugaan korupsi lain yang diketahuinya.

"Tapi sebaliknya, kalau gayanya ini selengean, terus seperti orang yang sangat hebat itu, kita jadi ragu nih. Ini benar atau tidak?" kata Effendi.

Selain itu, informasi itu biasanya tak disampaikan langsung oleh sorang terdakwa atau terpidana, melainkan dapat melalui kuasa hukumnya. Jika tudingan Nazaruddin terbukti, maka dia dinilai hanya ingin menujukkan bahwa tak hanya dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau pun dia benar, nanti akan terlihat seakan-akan menjadi sekedar ingin menunjukkan, kok kasus saya (Nazaruddin) dilupakan. Bukan cuma saya (Nazaruddin), loh, masih banyak, loh orang-orang lain yg harusnya ditarik ke dalam kasus ini," terang Effendi.

Sebelumnya, Nazaruddin menuding sejumlah pihak terlibat kasus dugaan korupsi hingga triliunan rupiah. Diantaranya Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, Bendahara Umum PDIP yang juga Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey, anggota DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan, anggota komisi III DPR, Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K Harman dan anggota Fraksi PDIP di DPR Herman Heri.Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang 'Smart', Komunikatif, dan Energik

Pimpinan DPR Usul Jokowi Pilih Jubir yang "Smart", Komunikatif, dan Energik

Nasional
Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Masih di Sekitaran Pembantaian Tragedi 1965

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Jokowi Sampaikan 3 Harapan ASEAN ke AS: Perdamaian hingga Pemulihan Ekonomi

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Wakil Ketua Komisi IV DPR Minta IFG Mampu Kembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Asuransi

Nasional
Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Soal Harga Tes PCR, Anggota DPR: Silakan Untung, tapi yang Wajar

Nasional
KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Ungkap Modus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nadiem Terbitkan Aturan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus

Nasional
Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Cegah Gelombang Ketiga Covid-19, Pemerintah Tekan Pergerakan Masyarakat Akhir Tahun

Nasional
Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Zulhas Akui Pernah Sodorkan Nama Soetrisno Bachir ke Jokowi

Nasional
Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Serahkan 2 Kapal Perang Baru, Prabowo Minta TNI AL Jaga Aset Rakyat

Nasional
Polri dan Reformasi Setengah Hati

Polri dan Reformasi Setengah Hati

Nasional
Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Menlu Sebut Negara Pasifik Jadi Elemen Penting Politik Luar Negeri Indonesia

Nasional
Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Kapolri: Saya Ingin Polisi Dicintai sebagai Pelindung dan Pengayom Masyarakat

Nasional
Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Menekan Sendi Kehidupan, Alasan PAN Tak Setuju PCR Diwajibkan di Semua Transportasi

Nasional
Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Pidato di KTT ASEAN-AS, Jokowi: Tak Ada Perdamaian di Asia Tanpa ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.