Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Kejutan dari "Nyanyian" Nazaruddin

Kompas.com - 04/08/2013, 23:01 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali menilai masyarakat tidak terkejut dengan "nyanyian" baru mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang menyebut sejumlah pihak terlibat kasus dugaan korupsi. Sebab, terpidana kasus korupsi wisma atlet itu hanya menyebut nama-nama dalam lingkungan parlemen.

"Kalau hanya menyebut nama-nama DPR, muter-muter itu saja, pemirsa, publik, yang dengar enggak terlalu bingung. Artinya enggak ada kejutan. Tapi kalau misalnya sebut nama seseorang, dan itu misalnya dari Cikeas, wah, itu baru, baru sekarang ada gemanya," ujar Effendi sebelum acara diskusi di kantor Formappi, Jakarta, Minggu (4/8/2013).

Effendi berpendapat, gaya bicara Nazaruddin yang seolah siap menjadi justice collabolator akan sulit dipercayai rakyat. Menurut dia, biasanya gaya seorang justice collabolator adalah sedikit introvert. Mereka biasanya akan lebih pendiam, benar-benar menyesal melakukan korupsi, baru kemudian bersedia membeberkan kasus dugaan korupsi lain yang diketahuinya.

"Tapi sebaliknya, kalau gayanya ini selengean, terus seperti orang yang sangat hebat itu, kita jadi ragu nih. Ini benar atau tidak?" kata Effendi.

Selain itu, informasi itu biasanya tak disampaikan langsung oleh sorang terdakwa atau terpidana, melainkan dapat melalui kuasa hukumnya. Jika tudingan Nazaruddin terbukti, maka dia dinilai hanya ingin menujukkan bahwa tak hanya dirinya yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Kalau pun dia benar, nanti akan terlihat seakan-akan menjadi sekedar ingin menunjukkan, kok kasus saya (Nazaruddin) dilupakan. Bukan cuma saya (Nazaruddin), loh, masih banyak, loh orang-orang lain yg harusnya ditarik ke dalam kasus ini," terang Effendi.

Sebelumnya, Nazaruddin menuding sejumlah pihak terlibat kasus dugaan korupsi hingga triliunan rupiah. Diantaranya Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, Bendahara Umum PDIP yang juga Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey, anggota DPR Fraksi PDIP Trimedya Panjaitan, anggota komisi III DPR, Bambang Soesatyo, anggota Komisi III DPR Aziz Syamsuddin, Wakil Ketua Komisi VI DPR Benny K Harman dan anggota Fraksi PDIP di DPR Herman Heri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com