Kompas.com - 19/06/2013, 16:04 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas mengungkapkan, kegiatan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin yang menjalankan bisnisnya dari dalam tahanan merupakan bukti lemahnya sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas). KPK terus memantau pergerakan Nazaruddin yang kasusnya masih ditangani KPK.

“Kegiatan bisnis Nazaruddin di lapas itu merupakan bukti lemahnya sistem pengawasan di lapas. KPK terus melakukan pantauan sebab proses perkara Nazaruddin belum rampung, tapi tetap menjalankan proses bisnis yang ada. Menarik mengapa lapas bisa dijadikan tempat bisnis yang bersangkutan,” kata Busyro di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Busyro menanggapi pemberitaan Majalah dan Harian Tempo yang mengungkap bisnis Nazaruddin dari dalam penjara. Menurut pemberitaan tersebut, Nazaruddin diduga mendirikan 28 perusahaan baru sekaligus mengendalikan perburuan proyek di kementerian dan lembaga pemerintah selama dibui.

Perusahaan-perusahaan tersebut umumnya berbisnis di lahan yang lama. Salah satunya di bidang pengadaan alat kesehatan rumah sakit. Untuk mendapatkan proyek, Nazaruddin disebut-sebut mengatur anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat dan menyogok panitia lelang.

Terkait pemberitaan ini, Busyro mengatakan, sampai sekarang KPK belum menemukan dugaan Nazaruddin membangun perusahaan dan melakukan praktek kongkalingkong dengan DPR selama berada dalam penjara. Busyro juga mengatakan, belum ada keputusan pimpinan KPK untuk meminta pemindahan Nazaruddin dari Lapas Sukamiskin ke Rutan KPK atau Rutan Guntur.

Belum lama ini, Nazaruddin dipindahkan ke Lapas Sukamiskin dari Lapas Cipinang karena diduga mendapatkan keistimewaan perlakuan di dalam Lapas Cipinang. Adapun Nazaruddin divonis tujuh tahun penjara dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. Mantan anggota DPR ini juga menjadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia yang kasusnya masih disidik KPK.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

    Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

    Nasional
    Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

    Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

    Nasional
    Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

    Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

    Nasional
    Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

    Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

    Nasional
    Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

    Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

    Nasional
    Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

    Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

    Nasional
    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

    Nasional
    Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

    Nasional
    Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

    Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

    Nasional
    PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

    PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

    Nasional
    Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

    Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

    Nasional
    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

    Nasional
    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

    Nasional
    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Aturan Terbaru Penerbangan Domestik | Mantan Menteri Lingkungan Hdup Nabiel Makarim Tutup Usia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.