Nazaruddin Bebas, Status Justice Collaborator Dibantah KPK, hingga Yasonna Diminta Anulir

Kompas.com - 18/06/2020, 07:25 WIB
Muhammad Nazaruddin bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINMuhammad Nazaruddin bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/11/2017).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Bebasnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang lebih cepat dari seharusnya menuai kritik. 

Nazaruddin bebas dari Lapas Sukamiskin pada Minggu (14/6/2020) setelah memperoleh cuti menjelang bebas (CMB).

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan semestinya lebih selektif dalam memberi hak binaan bagi narapidana kasus korupsi.

"KPK berharap pihak Ditjen Pemasyarakatan untuk lebih selektif dalam memberikan hak binaan terhadap napi koruptor mengingat dampak dahsyat dari korupsi yang merusak tatanan kehidupan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Kecam Pemberian Remisi, ICW Tuntut Yasonna Anulir Cuti Nazaruddin

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti mengatakan, Nazaruddin dapat bebas lebih cepat setelah mendapat status justice collaborator dari KPK.

"Narapidana atas nama Muhammad Nazaruddin SE telah ditetapkan sebagai pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) oleh KPK," kata Rika.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Rika menyebut, Penetapan Nazaruddin sebagai JC itu berdasarkan pada Surat Nomor R-2250/55/06/2014 tanggal 9 Juni 2014 perihal surat keterangan atas nama Muhammad Nazaruddin dan Surat Nomor R.2576/55/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 perihal permohonan keterangan telah bekerja sama dengan penegak hukum atas nama Mohammad Nazaruddin.

Dikutip dari Antara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Jawa Barat Abdul Aris menyebut, Nazaruddin mendapat remisi total 4 tahun 1 bulan atau 49 bulan.

Menurut Abdul, beragam remisi itu di antaranya remisi khusus hari raya Idul Fitri, remisi umum 17 Agustus, remisi dasawarsa tahun 2015, hingga remisi tambahan donor darah.

Nazaruddin pun telah melunasi hukuman pidana denda sebesar Rp 1,3 miliar yang dijatuhkan kepadanya.

Rika mengatakan, dengan pengurangan masa hukuman tersebut maka Nazaruddin akan selesai menjalani masa pidana pada 13 Agustus 2020 mendatang.

Baca juga: Ditjen PAS Sebut Nazaruddin Sudah Lunasi Denda Rp 1,3 Miliar

Menurut dia, pada 7 April 2020, Nazaruddin pun diusulkan untuk mendapatkan cuti menjelang bebas dan disetujui dalam sidang TPP Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

"Bahwa yang bersangkutan habis menjalankan pidananya di tanggal 13 Agustus 2020 dan terhadap yang bersangkutan diberikan hak cuti menjelang bebas (CMB) sebesar 2 bulan, pada tanggal 14 Juni 2020," kata Rika.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Ragukan Keterangan Azis Syamsuddin soal Pinjaman Uang ke Stepanus Robin Pattuju

KPK Ragukan Keterangan Azis Syamsuddin soal Pinjaman Uang ke Stepanus Robin Pattuju

Nasional
Skadron Udara 4 TNI AU Terima Pesawat NC212i-400 Troop Transport Buatan PT DI

Skadron Udara 4 TNI AU Terima Pesawat NC212i-400 Troop Transport Buatan PT DI

Nasional
Sekjen PDI-P dan Ketum PKP Bertemu, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Wacana Amendemen UUD 1945

Sekjen PDI-P dan Ketum PKP Bertemu, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Wacana Amendemen UUD 1945

Nasional
Kenangan Roy Suryo saat Kerja Bareng Sudi Silalahi di Pemerintahan SBY-Boediono..

Kenangan Roy Suryo saat Kerja Bareng Sudi Silalahi di Pemerintahan SBY-Boediono..

Nasional
Menkes: Harga Tes PCR Rp 300.000 Termasuk Murah, Tak Ada Rencana Subsidi

Menkes: Harga Tes PCR Rp 300.000 Termasuk Murah, Tak Ada Rencana Subsidi

Nasional
Menkes Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Dimulai Tahun Depan

Menkes Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Dimulai Tahun Depan

Nasional
Pimpinan DPR: Kalau BSSN Saja Bisa Diretas, Bagaimana Lembaga Lain?

Pimpinan DPR: Kalau BSSN Saja Bisa Diretas, Bagaimana Lembaga Lain?

Nasional
Saksi Polisi: Ada Samurai dan Senpi Dikeluarkan dari Mobil Laskar FPI di Rest Area KM 50

Saksi Polisi: Ada Samurai dan Senpi Dikeluarkan dari Mobil Laskar FPI di Rest Area KM 50

Nasional
Pandemi Covid-19, Wapres: Tren Pariwisata Alami Perubahan

Pandemi Covid-19, Wapres: Tren Pariwisata Alami Perubahan

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Segera Turun Seperti Keinginan Jokowi

Wakil Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Segera Turun Seperti Keinginan Jokowi

Nasional
Kasus Perjudian dan Pornografi Online Terungkap, Omzet Tersangka Rp 4,5 Miliar

Kasus Perjudian dan Pornografi Online Terungkap, Omzet Tersangka Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi

KPK Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Toilet Sekolah Rp 98 Miliar di Bekasi

Nasional
Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

Sidang Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi: Satu Orang Tiarap Sambil Berteriak

Nasional
Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Nasional
Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

Putra Ketiga Kenang Cara Didik Sudi Silalahi: Bapak Orang yang Taat Pada Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.