Istana Sebut Presiden Tak Bisa Intervensi Kasus Novel, ICW: Logika Keliru

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengkritik pernyataan Istana yang menyatakan Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Kurnia mengatakan, dalih pihak Istana yang menyebut Prsiden tidak bisa mengintervensi proses penegakan hukum merupakan logika keliru.

"Saya ingin membantah logika berpikir istana yang selalu mengatakan Presiden tidak bisa intervensi terhadap penegakan hukum, ini logika yang sangat keliru menurut saya," kata Kurnia dalam sebuah diskusi yang digelar secara daring, Rabu (17/6/2020).

Baca juga: Istana: Jokowi Tak Bisa Intervensi Sidang Penyerangan Novel Baswedan

Kurnia menuturkan, Jokowi semestinya turun tangan membenahi kejanggalan dalam penanganan kasus penyiraman air keras tersebut.

Hal itu dapat dilakukan dengan mengevaluasi kinerja Kapolri dan Jaksa Agung yang merupakan bawahan langsung Presiden.

Menurut Kurnia, turun-tangannya Jokowi tersebut juga tak mesti dalam kapasistas Jokowi sebagai kepala pemerintah melainkan sebagai kepala negara.

"Sebagai kepala negara yang harusnya bisa menciptakan aparat penegak hukum yang profesional, menjaga ritme penegakan hukum yang independen dan dapat dipercayai oleh publik," ujar Kurnia.

Baca juga: 5 Kejanggalan dalam Kasus Penyerangan Novel Baswedan Menurut Pukat UGM

Kurnia menambahkan, Jokowi selama ini pun dinilai resisten dengan masukan masyarakat terkait pembentukan tim independen untuk mengusut kasus penyiraman air keras.

Ia berpandangan, Jokowi semestinya mencontoh kebijakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membentuk Tim Pencari Fakta bersifat independen untuk mengusut kasus pembunuhan Munir.

"Terlepas dari temuannya signifikan atau tidak, tapi kemauan dari pemimpin republik itu ada, tapi Presiden Jokowi rasanya selalu menolak usulan masyarakat," kata Kurnia.

Baca juga: Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan Minta Istana Jangan Buang Badan

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral menegaskan, Presiden Joko Widodo tidak bisa mengintervensi perkara penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yang sedang disidangkan.

"Kita serahkan saja kepada prosedur yang ada, presiden tidak intervensi," kata Donny saat dihubungi, Selasa (16/6/2020).

Hal ini disampaikan Donny menanggapi kekecewaan banyak pihak atas tuntutan jaksa terhadap kedua terdakwa pelaku penyerangan.

Kedua pelaku yang merupakan anggota polri itu hanya dituntut satu tahun penjara.

Namun, Donny menegaskan, presiden tak bisa mencampuri apa yang berjalan di persidangan.

"Presiden tidak bisa mencampuri urusan judisial, paling hanya memberikan dorongan penguatan agar keadilan ditegakkan dan bisa memuaskan semua pihak," kata Donny.