Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/06/2020, 16:10 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comDompet Dhuafa akan melakukan proses verifikasi identitas donatur dan penerima manfaat dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Proses verifikasi itu diperlukan untuk meningkatkan berbagai layanan dan program pemberdayaan Dompet Dhuafa, sehingga bisa membantu pemerintah dalam upaya mengikis angka kemiskinan.

Verifikasi dengan data Ditjen Dukcapil Kemendagri mesti dilakukan karena data pada Ditjen Dukcapil berbasis KTP elektronik (el).

Seperti diketahui, pada KTP el terdapat chip yang menyimpan semua data kependudukan pemiliknya, yang meliputi biodata, pas foto, tanda tangan, sidik jari telunjuk tangan kanan, serta sidik jari telunjuk tangan kiri.

Maka dari itu, kehadiran KTP Elektronik memberi kemudahan bagi Dompet Dhuafa dalam mendata secara detail.

Baca juga: Dukcapil: 94,4 Persen Suket Sudah Dicetak Jadi e-KTP

Tak hanya Dompet Dhuafa, hal tersebut juga akan dilakukan 13 lembaga lain yang bergerak pada bidang penyedia jasa layanan amil zakat nasional, perbankan, perusahaan pembiayaan (multi finance), fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, dan perusahaan jasa kesehatan.

Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Mohamad Tito Karnavian mengatakan, data-data yang yang ada di dalam chip terkunci sehingga aman dan tidak sembarangan bisa dibaca.

“Data merupakan hal privasi yang harus dijaga. Namun harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang sangat diperlukan, seperti mendorong pembangunan nasional,” kata Tito, seperti dalam keterangan terulisnya.

Lebih lanjut Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kemendagri tidak memberi data kependudukan, melainkan hak akses verifikasi data.

Baca juga: Kemendagri Beri Akses Verifikasi Data Penduduk pada 2.108 Lembaga

“Sampai hari ini, sudah ada 2.108 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data NIK dan KTP-el. Sinergi ini merupakan kerja sama dalam memberi hak akses verifikasi data kependudukan,” kata Zudan.

Kerja sama tersebut pun berlaku setelah Dompet Dhuafa yang mewakili 13 lembaga lainnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil, Kamis (11/6/2020).

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika Nasyith Majidi dalam sambutannya pun mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang dijalin.

“Hari ini, kami bersama 13 lembaga pengguna sangat bahagia sebab akses pemanfaatan data yang dikelola Kemendagri merupakan suatu kemajuan besar bagi proses operasional layanan,” kata Nasyith.

Baca juga: Berkurban Tahun Ini Bisa Lewat Dompet Dhuafa, Berikut Keuntungannya

Untuk diketahui, hal ini bukanlah kerja sama pertama Dompet Dhuafa dengan Ditjen Dukcapil. Pada 2015, Dompet Dhuafa pernah berkerja sama dengan Ditjen Dukcapil dalam program 1.000 Akta Kelahiran untuk Anak Indonesia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

KPK Panggil Wakil Ketua MPR Jadi Saksi Korupsi APD Covid-19

Nasional
Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Bea Cukai Pangkalan Bun Gagalkan Penyelundupan 50 Bungkus Rokok Ilegal

Nasional
90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

90 Proyek Strategis Nasional Belum Selesai, Jokowi Tambah 14 Proyek Lagi

Nasional
Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Pimpinan Baleg Usul Kegiatan DPR Terpusat di Jakarta, tapi Ditolak Pemerintah

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

KPK Periksa Eks Dirut Garuda Emirsyah Satar dan 9 Terpidana Korupsi Jadi Saksi Dugaan Pungli di Rutan

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Netralitas Jokowi Disorot dalam Sidang PBB, Airlangga: Itu Biasa ...

Nasional
Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com