KILAS

Bantu Pemerintah Kikis Kemiskinan, Dompet Dhuafa Verifikasi Datanya ke Ditjen Dukcapil

Kompas.com - 17/06/2020, 16:10 WIB
Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, saat menggelar video conference dengan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia, dalam rangka kerja sama pemanfaatan akses data kependudukan. DOK. Dompet DhuafaPengurus Yayasan Dompet Dhuafa, saat menggelar video conference dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam rangka kerja sama pemanfaatan akses data kependudukan.

KOMPAS.comDompet Dhuafa akan melakukan proses verifikasi identitas donatur dan penerima manfaat dengan data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Proses verifikasi itu diperlukan untuk meningkatkan berbagai layanan dan program pemberdayaan Dompet Dhuafa, sehingga bisa membantu pemerintah dalam upaya mengikis angka kemiskinan.

Verifikasi dengan data  Ditjen Dukcapil Kemendagri mesti dilakukan karena data pada Ditjen Dukcapil berbasis KTP elektronik (el).

Seperti diketahui, pada KTP el terdapat chip yang menyimpan semua data kependudukan pemiliknya, yang meliputi biodata, pas foto, tanda tangan, sidik jari telunjuk tangan kanan, serta sidik jari telunjuk tangan kiri.

Maka dari itu, kehadiran KTP Elektronik memberi kemudahan bagi Dompet Dhuafa dalam mendata secara detail.

Baca juga: Dukcapil: 94,4 Persen Suket Sudah Dicetak Jadi e-KTP

Tak hanya Dompet Dhuafa, hal tersebut juga akan dilakukan 13 lembaga lain yang bergerak pada bidang penyedia jasa layanan amil zakat nasional, perbankan, perusahaan pembiayaan (multi finance), fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, dan perusahaan jasa kesehatan.

Meski begitu, Menteri Dalam Negeri Mohamad Tito Karnavian mengatakan, data-data yang yang ada di dalam chip terkunci sehingga aman dan tidak sembarangan bisa dibaca.

“Data merupakan hal privasi yang harus dijaga. Namun harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang sangat diperlukan, seperti mendorong pembangunan nasional,” kata Tito, seperti dalam keterangan terulisnya.

Lebih lanjut Ditjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Kemendagri tidak memberi data kependudukan, melainkan hak akses verifikasi data.

Baca juga: Kemendagri Beri Akses Verifikasi Data Penduduk pada 2.108 Lembaga

“Sampai hari ini, sudah ada 2.108 lembaga yang bekerja sama memanfaatkan data NIK dan KTP-el. Sinergi ini merupakan kerja sama dalam memberi hak akses verifikasi data kependudukan,” kata Zudan.

Kerja sama tersebut pun berlaku setelah Dompet Dhuafa yang mewakili 13 lembaga lainnya, menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil, Kamis (11/6/2020).

Ketua Yayasan Dompet Dhuafa Republika Nasyith Majidi dalam sambutannya pun mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang dijalin.

“Hari ini, kami bersama 13 lembaga pengguna sangat bahagia sebab akses pemanfaatan data yang dikelola Kemendagri merupakan suatu kemajuan besar bagi proses operasional layanan,” kata Nasyith.

Baca juga: Berkurban Tahun Ini Bisa Lewat Dompet Dhuafa, Berikut Keuntungannya

Untuk diketahui, hal ini bukanlah kerja sama pertama Dompet Dhuafa dengan Ditjen Dukcapil. Pada 2015, Dompet Dhuafa pernah berkerja sama dengan Ditjen Dukcapil dalam program 1.000 Akta Kelahiran untuk Anak Indonesia.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

Nasional
Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X