Kompas.com - 10/06/2020, 09:41 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan protokol kenormalan baru atau new normal yang akan diberlakukan di seluruh wilayah pedesaan.

Protokol itu nantinya tak hanya berfungsi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

"Dan Insya Allah akhirnya perubahan budaya, yaitu budaya hidup bersih, hidup tertib, disiplin dan hidup-hidup baik lainnya yang terus dikembangkan di desa," kata Abdul Halim saat konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Dengan demikian diharapkan perubahan budaya ini dapat mendorong perekonomian desa lebih tinggi lagi.

Baca juga: Menteri Desa: Regulasi BLT Dana Desa Tahap II dalam Tahap Sinkronisasi

Abdul Halim menambahkan, protokol new normal yang disiapkan tidak jauh berbeda dengan protokol new normal yang telah disiapkan oleh sejumlah kementerian, seperti Kementerian Agama yang telah mengatur tata cara beribadah di rumah ibadah.

"Desa mengimplementasikan semua new normal itu dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Jadi tetap bertumpu pada akar budaya desa masing-masing, supaya tidak kehilangan ruh desanya," ujarnya.

Sejauh ini, Kementerian Desa telah menerapkan protokol desa tanggap Covid-19 yang diklaim cukup efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 di desa. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

Abdul Halim mengatakan, tak kurang dari 805.479 pendatang, baik dari sejumlah kota besar maupun luar negeri yang telah ditetapkan sebagai ODP. Dari jumlah tersebut, 186.219 menjalani karantina di fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah desa.

Baca juga: Mendes Abdul Halim Klaim Desa Lebih Efektif Cegah Covid-19

Sedangkan, 619.260 orang lainnya menjalani karantina mandiri di rumahnya masing-masing.

Menurut dia, jumlah ODP yang ditangani di tingkat desa jauh lebih banyak dibandingkan ODP yang ditangani secara nasional yaitu sebanyak 38.791 orang.

Kendati demikian, ia mengakui, bila dibandingkan dengan penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19 yang ditangani oleh pemerintah pusat, jumlahnya masih kalah jauh.

"Penanganan PDP 14.010 tingkat nasional, desa 2.594. Ini karena memang sejak awal kita sampaikan agar PDP segera diselesaikan di tingkat yang lebih atas," kata dia.

"Kemudian yang positif juga lebih kecil (nasional 32.033, desa 629), itu karena langsung di tingkat yang lebih atas," imbuh Abdul Halim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X