Kompas.com - 10/06/2020, 09:41 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan protokol kenormalan baru atau new normal yang akan diberlakukan di seluruh wilayah pedesaan.

Protokol itu nantinya tak hanya berfungsi untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, tetapi juga mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

"Dan Insya Allah akhirnya perubahan budaya, yaitu budaya hidup bersih, hidup tertib, disiplin dan hidup-hidup baik lainnya yang terus dikembangkan di desa," kata Abdul Halim saat konferensi pers virtual, Selasa (9/6/2020).

Dengan demikian diharapkan perubahan budaya ini dapat mendorong perekonomian desa lebih tinggi lagi.

Baca juga: Menteri Desa: Regulasi BLT Dana Desa Tahap II dalam Tahap Sinkronisasi

Abdul Halim menambahkan, protokol new normal yang disiapkan tidak jauh berbeda dengan protokol new normal yang telah disiapkan oleh sejumlah kementerian, seperti Kementerian Agama yang telah mengatur tata cara beribadah di rumah ibadah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Desa mengimplementasikan semua new normal itu dengan tetap mengedepankan kearifan lokal. Jadi tetap bertumpu pada akar budaya desa masing-masing, supaya tidak kehilangan ruh desanya," ujarnya.

Sejauh ini, Kementerian Desa telah menerapkan protokol desa tanggap Covid-19 yang diklaim cukup efektif dalam mencegah penyebaran Covid-19 di desa. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang ditetapkan sebagai orang dalam pemantauan (ODP).

Abdul Halim mengatakan, tak kurang dari 805.479 pendatang, baik dari sejumlah kota besar maupun luar negeri yang telah ditetapkan sebagai ODP. Dari jumlah tersebut, 186.219 menjalani karantina di fasilitas karantina yang disediakan oleh pemerintah desa.

Baca juga: Mendes Abdul Halim Klaim Desa Lebih Efektif Cegah Covid-19

Sedangkan, 619.260 orang lainnya menjalani karantina mandiri di rumahnya masing-masing.

Menurut dia, jumlah ODP yang ditangani di tingkat desa jauh lebih banyak dibandingkan ODP yang ditangani secara nasional yaitu sebanyak 38.791 orang.

Kendati demikian, ia mengakui, bila dibandingkan dengan penanganan pasien dalam pengawasan (PDP) dan pasien positif Covid-19 yang ditangani oleh pemerintah pusat, jumlahnya masih kalah jauh.

"Penanganan PDP 14.010 tingkat nasional, desa 2.594. Ini karena memang sejak awal kita sampaikan agar PDP segera diselesaikan di tingkat yang lebih atas," kata dia.

"Kemudian yang positif juga lebih kecil (nasional 32.033, desa 629), itu karena langsung di tingkat yang lebih atas," imbuh Abdul Halim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Vaksinolog Sebut Antibodi Turun Setelah 6 Bulan Divaksinasi, tapi Proteksi Tetap Ada

Nasional
Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Penjelasan Lengkap Kemendagri soal Warga Bekasi yang Sempat Batal Vaksin karena NIK-nya Digunakan WNA

Nasional
Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Soal Tarung Bebas di Makassar, Wakil Ketua Komisi X: Sediakan Wadah Penyaluran Ekspresi yang Positif

Nasional
Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Marak Baliho Politisi, Pengamat: Seharusnya Mereka Paham Harus Berbuat Apa Saat Pandemi Ini

Nasional
Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Nasional
Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Ketua DPR: Sasaran Vaksinasi Covid-19 Diperluas, Distribusi Tidak Boleh Tersendat

Nasional
Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Ombudsman RI Ungkap Laporan Masyarakat Terkait Investasi

Nasional
KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

Nasional
Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Nasional
Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Panglima TNI: Semoga Tuhan Senantiasa Menjaga, Melindungi dan Membalas Pengabdian Tulus Nakes

Nasional
Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Nasional
Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Papua Nugini Tegaskan Hormati Kedaulatan Indonesia atas Papua

Nasional
Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Tingkatkan Perekonomian Desa, Kemendesa PDTT Kerja Sama dengan BSI

Nasional
Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Ketua Satgas Ingatkan 5 Langkah Dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Ombudsman Nilai Kebijakan Investasi dalam UU Cipta Kerja Belum Bisa Diimplementasikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X