DPR Gelar RDPU Terkait RUU Cipta Kerja Bahas Kemudahan Investasi

Kompas.com - 09/06/2020, 11:31 WIB
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Hak-hak Buruh berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Sabtu (21/3/2020). Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law dan mendesak Pemerintah untuk membatalkanya. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp. ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMANSejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pejuang Hak-hak Buruh berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Sabtu (21/3/2020). Mereka menolak pengesahan RUU Omnibus Law dan mendesak Pemerintah untuk membatalkanya. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja secara virtual, Selasa (9/6/2020).

Dalam RDPU ini, Baleg akan membahas tentang kemudahan dan persyaratan investasi, dengan mengundang Ketua Umum Kamar Kamar Dadang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani dan akademisi dari Universitas Ibnu Khaldun M. Nova.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas meminta praktisi usaha dan akademisi ini memberikan gambaran kepada Baleg terkait urgensi dari kemudahan perizinan investasi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja.

Baca juga: Baleg Sepakati 10 DIM Klaster UMKM dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja

"Seberapa urgent bagi keleluasaan (investasi), sehingga kita mendapatkan nilai investasi yang cukup besar baik dari domestik maupun dari luar negeri. Ini kita perlu dapat gambaran yang utuh, karena banyak hal dalam RUU Cipta Kerja nanti yang punya konsekuensi merubah fundametal dari skema izin yang kita miliki nanti, kalau ini kita sahkan," kata Supratman, Selasa (9/6/2020).

Lebih lanjut, Supratman juga mengatakan, penjelasan dari kedua pakar hari ini dibutuhkan Baleg.

Sebab, ia tak ingin isu RUU Cipta Kerja berkembang bahwa pemerintah dan DPR pro pada pengusaha.

Baca juga: DPR Ngotot Bahas Omnibus Law saat Reses, ICW-Walhi: Berlebihan dan Akal-akalan

"Padahal kita tahu persis kalau pengusahanya bagus, dia bisa berinvestasi dengan bagus otomatis yang lain bisa ikut dan pekerjaan pun terserap," ujarnya.

Sebelumnya, Baleg sudah melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan pakar, akademisi dan praktisi usaha terkait RUU Cipta Kerja.

Baleg telah mengundang Rektor Universitas Prasetiya Mulya Djisman Simandjuntak, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang dan Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategis and International Studies (CSIS) Yose Rizal.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Nasional
Jelang Lebaran, Pasar Senen Ramai Pengunjung Buru Baju Seken

Jelang Lebaran, Pasar Senen Ramai Pengunjung Buru Baju Seken

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Dirsoskam Antikorupsi Duga 75 Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Diinginkan di KPK

Nasional
Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Nasional
Dirsoskam Antikorupsi KPK: Sejumlah Penyidik yang Tak Lolos TWK Sedang Tangani Kasus Besar

Dirsoskam Antikorupsi KPK: Sejumlah Penyidik yang Tak Lolos TWK Sedang Tangani Kasus Besar

Nasional
UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

UPDATE: 4.530 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah di India dan Bahrain

Nasional
2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

2 Hari Penyekatan Mudik Lebaran, Kakorlantas: 32.815 Kendaraan Putar Balik

Nasional
9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

9 Kasatgas, Novel Baswedan, dan Pengurus Inti Wadah Pegawai Disebut Tak Lolos TWK di KPK

Nasional
Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19 bagi Semua Negara

Nasional
Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Menlu Sebut Peningkatan Kasus Covid-19 di Dunia 2 Pekan Terakhir Lampaui 6 Bulan Awal Pandemi

Nasional
Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Kasus Covid-19 di Dunia Melonjak, Menlu Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Indonesia Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19

Nasional
Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Vaksin Covid-19 Tahap Ke-11 Tiba, Total 75,9 Juta Dosis Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Total 6.410.500 Dosis Vaksin AstraZeneca Jalur Covax Telah Diterima Indonesia

Nasional
Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sabtu Pagi, 1.389.600 Dosis Vaksin AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X