Presiden Jokowi Minta "New Normal" Diterapkan secara Hati-hati

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, pemerintah berhati-hati dalam menerapkan era kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

"Ketika menyatakan new normal, Presiden memberi arahan harus terlebih dahulu ada edukasi, sosialisasi dan simulasi," kata Donny dalam diskusi online bertajuk New Normal Are You Ready?, Sabtu (6/6/2020).

"Jadi ada masa transisi dulu, tidak langsung dibuka begitu sehingga semua dilakukan secara hati-hati sesuai yang diarahkan presiden," lanjut dia.

Baca juga: Ketua MPR Sebut New Normal Tak Terelakkan, Harus Siap Praktikkan Gaya Hidup Baru

Donny menuturkan, sikap hati-hati itu dilakukan untuk mencegah munculnya gelombang kedua atau peningkatan kasus positif Covid-19.

Oleh karena itu, penerapan new normal harus disertai dengan monitoring dan evaluasi berkala.

"Supaya kita tidak kecolongan. Semua dibuka secara bersama-sama tiba-tiba kemudian terjadi gelombang kedua," ujarnya.

"Jadi pemerintah sangat berhati-hati agar ekonomi bisa bergulir, tetapi kesehatan masyarakat juga tidak dikesampingkan begitu," ungkap Donny. 

Baca juga: Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Diketahui, new normal menjadi istilah baru yang ramai diperbincangkan. Istilah ini muncul tak lama usai Presiden Joko Widodo mengajak "berdamai" dengan Covid-19.

Ada sejumlah daerah yang akan menjadi proyek percontohan kebijakan ini.

Sebanyak 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan mulai melaksanakan skenario ini. Empat provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Gorontalo.

Namun, sampai saat ini pemerintah belum mengumumkan penerapan new normal.

Baca juga: Luhut Ungkap Alasan Pemerintah Belum Umumkan Berlakunya New Normal

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan alasan pemerintah belum mengumumkan berlakunya new normal.

Ia mengatakan, keputusan berlakunya era new normal tidak bisa dipatok berdasarkan tanggal pasti, tetapi berdasarkan angka dan kurva kasus Covid-19.

"Keputusan re-opening (kenormalan baru) bukan didasarkan tanggal pasti. Saya ulangi, bukan tanggal pasti, melainkan oleh data dengan indikator threshold yang terukur, penurunan ODP, PDP, dan penurunan kasus," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).